Ambon,LensoMerah.com-Penutupan sementara operasional Mie Gacoan di Kota Ambon akibat persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memicu sorotan DPRD Kota Ambon. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) dipertanyakan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Partai Buruh Hadi Mairuhu, mempertanyakan bagaimana sebuah usaha bisa beroperasi apabila persyaratan terkait pengelolaan limbah belum dinyatakan lengkap oleh instansi teknis.
Menurut Mairuhu, seluruh persyaratan lingkungan semestinya dipastikan terpenuhi sebelum sebuah usaha mulai beroperasi. Ia tidak ingin pengawasan baru dilakukan setelah kegiatan usaha berjalan dan kemudian berujung pada penutupan.
“Kalau memang tidak ada IPAL, yang jadi pertanyaan kesalahannya di mana? Untuk membuka suatu usaha, semua izinnya harus lengkap. Ketika beroperasi, seharusnya tidak ada lagi masalah,” kata Mairuhu kepada LensoMerah.com di Kantor Dprd Kota Ambon, Kamis (17/9)
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan DLHP. Jika izin IPAL memang belum diterbitkan, menurutnya, usaha seharusnya belum dapat beroperasi.
“Kalau izin IPAL belum dikeluarkan, seharusnya belum bisa beroperasi. Jangan nanti setelah beroperasi baru ditutup. Ini sangat merugikan, baik dari sisi usaha maupun tenaga kerja,” tegasnya.
Mairuhu juga meminta DLHP tidak menjalankan pengawasan sebatas pemeriksaan administrasi. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan fasilitas pengolahan limbah yang dimiliki pelaku usaha benar-benar memenuhi ketentuan.
“Jangan cuma perizinan itu di atas kertas. Seharusnya turun meninjau apakah IPAL yang dikeluarkan sudah sesuai mekanismenya atau belum. Sehingga nantinya tidak menimbulkan pencemaran di masyarakat,” ujarnya.
Ia turut menyoroti lokasi Mie Gacoan yang berada di kawasan pusat kota dan berdekatan dengan permukiman warga.
Menurut Mairuhu, pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar, terutama jika limbah masuk ke jaringan drainase permukiman.
“Apalagi ini berada di pusat kota, dekat dengan perumahan penduduk. Kalau terjadi pengairan ke drainase yang ada di perumahan-perumahan penduduk, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan sangat mengganggu,” katanya.
Karena itu, Mairuhu meminta DLHP mengevaluasi mekanisme pengawasan dan penerapan persyaratan lingkungan terhadap seluruh usaha di Kota Ambon.
Menurutnya, persoalan Mie Gacoan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan satu usaha. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan agar pemenuhan persyaratan lingkungan benar-benar dilakukan sebelum usaha beroperasi.
“Segala sesuatu, usaha yang didirikan oleh pengusaha, sebelum beroperasi seluruh perizinannya itu sudah harus selesai. Mekanismenya harus selesai,” tandasnya.
Mairuhu menambahkan, penghentian operasional usaha juga berdampak pada pekerja dan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah, kata dia, turut berpotensi terdampak karena penerimaan dari sektor pajak dapat ikut terganggu ketika kegiatan usaha terhenti.
“Pemerintah juga ikut rugi karena berkaitan dengan pajak,” pungkasnya.(LM01)
