Ambon,LensoMerah.com – Pemerataan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon menjadi sorotan DPRD. Dinas Pendidikan Kota Ambon diminta tidak lepas tangan dan tetap menjalankan fungsi pengawasan, meskipun tidak mengelola anggaran program tersebut secara langsung.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw, menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh siswa memperoleh manfaat MBG sesuai ketentuan dan kebutuhan di masing-masing sekolah.
“Pemberian MBG ini wajib dilakukan selama ada aktivitas sekolah dan harus sesuai dengan jumlah siswa yang tercatat. Dinas Pendidikan memang tidak mengelola anggarannya, tetapi sekolah-sekolah merupakan penerima manfaat. Masa pimpinan institusi tidak tahu apa yang masuk dan berapa banyak siswa yang sudah maupun belum menerima,” tegas Laturiuw kepada wartawan di Ambon, Senin (19/10)
Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak boleh hanya beralasan bahwa pengelolaan anggaran MBG berada di luar kewenangannya. Sebaliknya, dinas harus aktif memantau pemerataan penyaluran program di seluruh satuan pendidikan.
Pengawasan, kata dia, perlu dimulai dengan mendata jumlah keseluruhan siswa, kemudian mencocokkannya dengan jumlah penerima manfaat MBG. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sekolah yang sudah terlayani maupun yang belum tersentuh program tersebut.
Laturiuw mengungkapkan, berdasarkan data terakhir yang diterima Komisi II DPRD Kota Ambon pada September 2025, dari sekitar 66 ribu siswa di Kota Ambon, baru sekitar 23 persen yang tercatat telah menerima MBG.
Meski demikian, ia menegaskan data tersebut perlu dikonfirmasi dan diperbarui untuk mengetahui perkembangan penyaluran hingga saat ini.
“Kita perlu data yang terkonfirmasi. Dari total sekitar 66 ribu siswa, berapa yang sudah menerima MBG dan berapa yang belum? Data ini penting agar pengawasan bisa dilakukan secara terukur dan persoalan di lapangan dapat diketahui,” ujarnya.
Ia mengaku, upaya Komisi II mendapatkan informasi terbaru masih menghadapi kendala. Komunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Maluku, menurutnya, belum memperoleh respons yang diharapkan.
Padahal, informasi mengenai cakupan penerima manfaat sangat dibutuhkan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan program tersebut menjangkau siswa secara merata.
Keterbatasan informasi itu dinilai menyulitkan DPRD dalam mengidentifikasi sekolah yang belum menerima MBG dan memperjuangkan perluasan penyalurannya.
Laturiuw juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kota Ambon dan BGN sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Ia meminta Pemkot mengoptimalkan peran pengawas sekolah untuk memetakan pelaksanaan program di setiap satuan pendidikan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi dasar untuk mengetahui jumlah sekolah penerima manfaat, jumlah siswa yang telah terlayani, serta sekolah yang belum mendapatkan penyaluran.
“Pengawas sekolah harus dimanfaatkan untuk memonitoring. Harus jelas berapa banyak sekolah yang berada dalam pengawasan mereka sudah menerima MBG dan berapa yang belum. Data itu menjadi acuan bagi pemerintah kota untuk mempertanyakan sekaligus memperjuangkan sekolah-sekolah yang belum terlayani ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah pusat untuk mendorong perluasan cakupan penerima manfaat.
Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan jumlah siswa dan kegiatan belajar di masing-masing sekolah.
Jangan Cuci Tangan karena Tak Kelola Anggaran
Laturiuw mengingatkan, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan tanggung jawab pengawasan.
Menurutnya, MBG merupakan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan siswa sehingga pemerataan penyaluran harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
“Kalau kita mengikuti fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap program yang menyentuh langsung siswa-siswi di Kota Ambon, maka pemerataan MBG harus diperjuangkan. Jangan sampai ada sekolah yang terlayani, sementara sekolah lainnya belum mendapatkan manfaat,” tandasnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Ambon segera mengambil langkah konkret melalui pendataan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi lintas lembaga.
“Jangan terkesan cuci tangan hanya karena merasa tidak mengelola anggaran. Kepentingannya adalah memastikan program ini benar-benar menjangkau siswa secara merata. Pemerintah daerah harus hadir melalui fungsi pengawasan dan koordinasi,” pungkasnya.
Dirinya berharap langkah tersebut dapat memastikan penyaluran MBG di Kota Ambon berjalan lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran sehingga tidak ada siswa yang terabaikan akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan.(LM01)
