Ambon,LensoMerah.com – Dugaan praktik penyimpangan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali mencuat. Setelah kasus dugaan penerbitan 45 Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal atau SK bodong, kini muncul dugaan praktik percaloan sertifikat Uji Kompetensi (UKOM) bagi guru.
Praktik tersebut diduga melibatkan seorang perempuan berinisial G, yang disebut-sebut merupakan istri dari L, pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan penerbitan SK bodong.
Berdasarkan keterangan seorang sumber yang merupakan guru, G diduga menawarkan jasa pengurusan sertifikat UKOM kepada sejumlah guru yang hendak mengurus kenaikan jenjang atau tingkat kepegawaian.
Tarif yang ditawarkan untuk memperoleh sertifikat tersebut disebut mencapai Rp400 ribu.
“Dia juga menawarkan ke sekolah-sekolah. Bagi guru yang mau naik tingkat dan harus mengikuti UKOM, katanya bisa dibantu mendapatkan sertifikat UKOM. Imbalannya Rp400.000,” ungkap sumber tersebut kepada media ini melalui telepon selulernya(10/11)
Sumber itu menyebutkan, dugaan praktik tersebut diduga telah melibatkan sejumlah guru dengan kondisi berbeda.
Ada guru yang mengaku telah mengikuti ujian kompetensi, tetapi tidak dinyatakan lulus. Namun, mereka diduga tetap bisa memperoleh sertifikat melalui jasa yang ditawarkan tersebut.
Bahkan, terdapat pula guru yang disebut belum pernah mengikuti UKOM, tetapi diduga bisa mendapatkan sertifikat setelah membayar sejumlah uang.
Seorang sumber guru lainnya juga mengungkapkan, dugaan praktik pengurusan sertifikat UKOM tersebut belum banyak diketahui publik.
” Sebenarnya bukan hanya SK bodong. Ada juga sertifikat UKOM untuk guru-guru yang diduga bermasalah. Bayarannya sekitar Rp400.000. Namun, persoalan sertifikat ini belum terungkap,” ujarnya.
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini berpotensi mencederai integritas sistem pengembangan karier dan administrasi kepegawaian guru. Sebab, sertifikat UKOM merupakan dokumen yang harus diperoleh melalui mekanisme pengujian kompetensi sesuai ketentuan, bukan melalui transaksi jasa percaloan.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus, meminta agar dugaan penerbitan sertifikat UKOM bermasalah ditelusuri dan dibuktikan dengan dokumen pembanding.
“Silakan ditelusuri, lalu sampaikan sertifikat yang diduga palsu untuk dikomparasi dengan yang asli,” tegasnya.
Steven menjelaskan, sertifikat UKOM bukan diterbitkan oleh BKPSDM Kota Ambon. Dokumen tersebut berasal dari instansi pembina sesuai bidang masing-masing.
“UKOM itu berasal dari instansi pembina. Kalau guru berarti Departemen Pendidikan. BKPSDM Kota tidak berwenang mengeluarkan sertifikat UKOM,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, F.F. Tasso, mengaku baru mengetahui informasi mengenai dugaan praktik percaloan sertifikat UKOM tersebut.
“Isu ini baru lagi ya. Saya baru dengar,” katanya.
Dengan munculnya dugaan tersebut, persoalan administrasi kepegawaian guru di lingkungan Pemkot Ambon kini menjadi perhatian. Penelusuran terhadap keaslian sertifikat UKOM, pihak yang berwenang menerbitkan, serta mekanisme perolehannya diperlukan untuk memastikan apakah benar terjadi praktik penyimpangan.
Apalagi, jika terbukti ada guru yang memperoleh sertifikat tanpa mengikuti ujian kompetensi, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan percaloan, tetapi juga keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses kenaikan jenjang kepegawaian.(LM01)
