AMBON,LensoMerah.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, enam proyek perubahan yang diluncurkan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026 tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan kelulusan peserta.
Seluruh inovasi tersebut harus dilanjutkan, dikembangkan, bahkan dilembagakan menjadi program kerja Pemerintah Kota Ambon agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bodewin saat menghadiri Launching dan Talkshow Proyek Perubahan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Lantai II Balai Kota Ambon, Selasa (10/11).
Bahkan, Bodewin meminta Sekretaris Kota Ambon bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan enam proyek perubahan tersebut melalui APBD 2027.
“Jangan sekadar di-launching, tidak sekadar dibuat inovasi hanya untuk memenuhi syarat formal lulus dari PKN Tingkat II. Kalau meminta dukungan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekda, maka dia mesti menjadi inovasi daerah yang nantinya bisa berdampak bagi kita semua,” tegas Bodewin.
Menurutnya, inovasi menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah.
Apalagi, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah dituntut mampu menghasilkan terobosan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang tersedia.
Bodewin juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak bisa ditentukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, instansi pemerintah lainnya, hingga masyarakat.
“Inovasi apa pun yang dibuat tidak akan mampu memberikan nilai tambah kalau kita tidak bisa membangun kerja bersama dengan berbagai pihak. Tidak bisa satu dinas tertentu membuat inovasi lalu menentukan keberhasilannya sendiri. Karena itu, kerja kolaborasi ini penting,” ujarnya.
Enam proyek perubahan yang diluncurkan merupakan hasil gagasan para pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkot Ambon yang mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXVIII.
Keenam inovasi tersebut meliputi SIKOPRU, ARIKA SIAK IKD, TABAOS DPK, PA’KOP BACARITA, KONEKSI AMBON, serta Digi-B’TaPar Ambon.
SIKOPRU atau Sistem Kolaborasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Ambon diarahkan untuk memperkuat pengawasan tata ruang secara terpadu.
Melalui inovasi ini, perangkat daerah seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat membangun koordinasi dalam memastikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selanjutnya, ARIKA SIAK IKD atau Gerakan Kolaborasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bertujuan mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital masyarakat.
Bodewin berharap inovasi tersebut dapat mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan proaktif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.
Sementara TABAOS DPK atau Perpustakaan Berdaya Berbasis Kolaborasi Komunitas Literasi diarahkan untuk memperluas akses literasi masyarakat.
Menurut Bodewin, perpustakaan tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke gedung perpustakaan. Sebaliknya, layanan literasi harus semakin dekat dengan masyarakat melalui kolaborasi komunitas.
“Perpustakaan itu harus menjadi ruang belajar yang hidup. Kita tidak bisa lagi hanya berharap perpustakaan ada dalam sebuah gedung megah yang menunggu orang datang berkunjung. Kita yang harus membawa perpustakaan itu dekat kepada masyarakat,” katanya.
Proyek berikutnya, PA’KOP BACARITA, merupakan inovasi penilaian kesehatan koperasi berbasis data dan informasi terintegrasi melalui dashboard.
Inovasi ini diharapkan menyediakan informasi akurat mengenai jumlah koperasi, jenis usaha, kondisi operasional, tingkat kesehatan, hingga profil risiko koperasi di Kota Ambon.
Bodewin menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan agar koperasi tidak hanya dibentuk untuk memperoleh bantuan, tetapi benar-benar beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Kemudian KONEKSI AMBON atau Kolaborasi Negeri Adat dan Desa Berbasis Potensi Lokal diarahkan untuk menghubungkan potensi ekonomi negeri-negeri adat dengan akses pasar, kemitraan, dan pembiayaan.
Menurut Bodewin, pemerintah tidak cukup hanya membantu pelaku UMKM membangun usaha. Pemerintah juga harus memastikan produk yang dihasilkan memiliki akses pasar agar usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang.
“Kalau mereka sudah eksis, tanggung jawab kita selanjutnya adalah memastikan mereka memiliki akses pasar yang cukup. Kalau tidak, percuma. Nanti dia layu sebelum berkembang,” tandasnya.
Sedangkan Digi-B’TaPar Ambon atau Penguatan Satu Data Perumahan untuk Intervensi Tepat Sasaran menjadi inovasi yang difokuskan pada penguatan basis data perumahan di Kota Ambon.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara akurat jumlah rumah tidak layak huni, lokasi, serta kondisi perumahan masyarakat di setiap desa, negeri, dan kelurahan.
Bodewin menilai ketersediaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting agar program pemerintah, termasuk penanganan kawasan kumuh dan bantuan rumah layak huni, benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau data ini baik, terukur dan mutakhir, maka kita akan memastikan bahwa program pemerintah tidak salah sasaran. Orang yang tidak berhak tidak dapat, dan orang yang berhak justru tidak dapat. Ini yang mesti kita hindari,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keterkaitan persoalan perumahan dengan penanganan stunting. Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang terintegrasi untuk mengetahui kondisi masyarakat, kebutuhan intervensi, hingga dampak program yang telah dilaksanakan.
Lebih lanjut, Bodewin menyebut keenam proyek perubahan tersebut memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan Kota Ambon.
Mulai dari keterpaduan tata kelola ruang, transformasi pelayanan digital, peningkatan literasi masyarakat, penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan negeri adat, hingga penyediaan hunian dan permukiman yang layak.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta PKN II yang bertindak sebagai project leader tetap menjadi penggerak perubahan, membangun kolaborasi, menjaga integritas, serta melakukan pengukuran terhadap hasil inovasi secara terbuka.
Pemerintah Kota Ambon, kata dia, berkomitmen mendukung keberlanjutan proyek melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyesuaian kebijakan dan proses kerja, penyediaan sumber daya sesuai kemampuan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta monitoring dan evaluasi berkala.
“Kami semua, saya, Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Sekda mendorong supaya inovasi ini tidak berhenti hanya sampai pada launching, tetapi berakhir dalam tahapan pengembangan dan dilembagakan dalam program kegiatan pada waktunya,” ujarnya.
Ia bahkan secara khusus meminta Sekkot Ambon memastikan dukungan pembiayaan bagi pelaksanaan inovasi tersebut dalam APBD 2027.
“Kalau mau jalan bagaimana? Saya didukung dengan anggaran. PA’KOP BACARITA akan jalan kalau tidak ada anggaran? Karena itu Pak Sekda, dukung supaya anggarannya ada di 2027,” tegasnya.
Sementara itu, dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Politik, Hukum dan Aparatur, Fenly Masawoy, menjelaskan peluncuran enam proyek perubahan dilakukan secara bersama sebagai strategi kolaborasi lintas sektor sekaligus efisiensi waktu dan sumber daya.
Fenly menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan aktualisasi kepemimpinan strategis para peserta PKN II setelah melewati berbagai proses pembelajaran, mulai dari pembelajaran mandiri, klasikal, e-learning, pembangunan komitmen bersama mentor, visitasi kepemimpinan nasional hingga seminar rancangan proyek perubahan.
Saat ini, para peserta memasuki tahapan implementasi proyek perubahan, baik dalam jangka pendek selama 60 hari maupun jangka menengah dan jangka panjang.
Ia berharap seluruh inovasi yang diluncurkan dapat menjadi bagian dari terobosan Pemkot Ambon dalam merealisasikan visi pembangunan daerah serta 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon.
Untuk diketahui, PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026 diikuti 17 pejabat Pemkot Ambon dan berlangsung sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026. Enam proyek perubahan yang diluncurkan merupakan bagian dari inovasi yang disiapkan para peserta untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
