Ambon,LensoMerah.com – Kebutuhan peralatan pemadam kebakaran di Kota Ambon menjadi sorotan DPRD menyusul ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas. Pemerintah Kota Ambon didorong segera memperkuat sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), termasuk melalui pergeseran anggaran jika memenuhi ketentuan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far Far, mengatakan, kebutuhan alat pelindung diri (APD), selang, dan peralatan teknis lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi kebakaran di kawasan hutan dengan akses yang sulit dijangkau.
Far Far mengaku, Komisi III telah menyampaikan kebutuhan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan. Pengadaan perlengkapan Damkar menjadi salah satu usulan yang dinilai penting untuk menunjang keselamatan dan efektivitas kerja petugas di lapangan.
“Dalam pembahasan APBD Perubahan, salah satu yang menjadi perhatian Komisi III adalah layanan 112, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran. Kami sudah menyampaikan agar kebutuhan baju APD teknis, selang, dan peralatan penunjang lainnya dikalkulasi serta diakomodasi,” kata Far Far kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (20/10).
Ia menjelaskan, Komisi III sebelumnya mengusulkan pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran dengan perkiraan harga sekitar Rp7 juta per unit. Dengan anggaran tersebut, diharapkan sedikitnya 10 unit perlengkapan dapat disediakan untuk mendukung operasional petugas.
Namun, setelah pembahasan APBD Perubahan selesai, tindak lanjut atas kebutuhan tersebut diserahkan kepada internal Pemkot Ambon untuk diproses sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku.
Menurut Far Far, usulan tersebut bukan sekadar permintaan DPRD, melainkan kebutuhan yang didasarkan pada hasil pemantauan terhadap kinerja Damkar Manise dalam merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 112.
“Kami melihat bagaimana Damkar Manise merespons kebutuhan masyarakat melalui layanan 112. Kinerjanya sangat luar biasa. Karena itu, dukungan terhadap mereka harus diperkuat, terutama dari sisi perlengkapan dan fasilitas kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan peralatan yang sesuai dengan kondisi medan. Selain APD untuk melindungi petugas, ketersediaan selang dan perlengkapan pendukung lainnya juga penting agar proses pemadaman dapat berjalan optimal.
Far Far mengakui, usulan pengadaan tersebut sebelumnya diarahkan untuk anggaran 2027. Namun, melihat kondisi kebakaran yang membutuhkan penanganan segera, ia mendorong Pemkot Ambon mempertimbangkan kemungkinan pergeseran anggaran.
“Memang usulan itu untuk 2027, tetapi kita mendorong agar ada pergeseran anggaran kalau kondisi force majeure. Pemerintah kota harus memikirkan bagaimana memfasilitasi pengadaan APD dan seluruh peralatan yang dibutuhkan Damkar,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah mengkaji kemungkinan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat. Meski demikian, penggunaan anggaran tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan kriteria yang berlaku.
Tak hanya Pemkot Ambon, Far Far turut meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil bagian dalam penanganan karhutla di Pulau Ambon. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Ambon, tetapi juga warga di wilayah lain di Pulau Ambon.
Dukungan lintas pemerintahan, kata dia, perlu diwujudkan melalui bantuan anggaran, ketersediaan pasokan air, serta pengerahan armada dan personel untuk memperkuat upaya pemadaman.
Ia secara khusus mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku membantu kebutuhan logistik, termasuk armada pengangkut air untuk mendukung operasional mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Ambon.
“Penanganan kebakaran hutan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota. Pemerintah provinsi juga harus memberikan perhatian. Kami membutuhkan dukungan air, anggaran, dan personel agar kerja-kerja pemadaman bisa berjalan maksimal,” katanya.
Far Far menilai, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar penanganan karhutla berjalan efektif. Ketersediaan personel harus diimbangi dengan kelengkapan APD, peralatan teknis, dan dukungan logistik yang memadai.
Ia berharap Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku segera menyelaraskan langkah untuk memastikan kebutuhan operasional petugas terpenuhi, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal.
“Dampaknya bukan hanya dirasakan warga Kota Ambon, tetapi juga masyarakat di Pulau Ambon. Karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan bersama agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal,” pungkasnya.(LM01 )
