Ambon, LensoMerah.com – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, mendesak dugaan penerbitan surat keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon diusut secara menyeluruh hingga ke jalur hukum jika ditemukan unsur pidana.
Moenandar menilai, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan keabsahan dokumen. Seluruh proses penerbitan SK harus ditelusuri untuk mengungkap pihak yang terlibat dan bertanggung jawab.
Kepada Redaksi LensoMerah.com di Ambon, Senin (19/10), Moenandar menegaskan, setiap keputusan kenaikan pangkat ASN wajib diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur yang sah.
“Penerbitan SK memiliki prosedur yang jelas, mulai dari administrasi, verifikasi sampai penetapan. Kalau ada SK yang tidak sesuai ketentuan, harus ditelusuri bagaimana dokumen itu bisa terbit dan siapa saja yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Perindo Kota Ambon itu meminta Pemkot tidak hanya memeriksa ASN yang menggunakan atau menerima SK tersebut. Penelusuran juga harus menyasar proses administrasi, mekanisme verifikasi, serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam penerbitan dokumen.
Menurutnya, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab penting agar penanganan kasus ini tidak sebatas penertiban dokumen, sementara dugaan penyimpangan dalam proses penerbitannya tidak terungkap.
Moenandar menegaskan, DPRD mendukung langkah Wali Kota Ambon untuk menuntaskan persoalan tersebut. Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Inspektorat melakukan pemeriksaan secara objektif, menyeluruh, dan berbasis dokumen.
Inspektorat, lanjutnya, harus mengambil peran aktif dengan menginvestigasi dugaan penyimpangan serta meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menginventarisasi ASN yang memperoleh kenaikan pangkat.
Data tersebut harus diverifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen, pemenuhan persyaratan, serta kesesuaian prosedur dan dasar penerbitan keputusan.
“Semua harus diperiksa secara terbuka dan menyeluruh. Jangan sampai hanya dokumennya yang dipersoalkan, tetapi pihak yang memproses dan bertanggung jawab justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia juga meminta mekanisme administrasi kenaikan pangkat yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditelusuri. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian data, kelemahan verifikasi, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Moenandar menilai, hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban secara proporsional sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin ASN, sanksi harus dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran. Sementara itu, jika ditemukan unsur pidana, persoalan tersebut harus diteruskan melalui proses hukum.
“Jika terbukti terjadi pelanggaran disiplin ASN, sanksi bisa sampai pemecatan tidak dengan hormat. Sementara jika ditemukan unsur pidana, jangan berhenti pada pemeriksaan internal. Proses hukum harus berjalan agar ada kepastian pertanggungjawaban dan memberikan efek jera,” tandasnya.
Ia berharap pengusutan dugaan SK bodong tersebut dilakukan tanpa tebang pilih, sekaligus memastikan ASN yang memperoleh kenaikan pangkat melalui prosedur sah tetap mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, penanganan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan membenahi sistem administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.(LM01)
