Ambon,LensoMerah.com- Kepala BKPSDM Kota Ambon menjelaskan, seluruh proses kenaikan pangkat ASN harus melalui mekanisme resmi yang melibatkan OPD, BKPSDM, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia mengatakan, BKPSDM telah memberikan edukasi kepada seluruh sekretaris dan kepala subbagian kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon agar setiap pengurusan administrasi kepangkatan dilakukan melalui jalur resmi.
“Pegawai yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, seperti masa kerja, penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat baik, kemudian usulan disampaikan kepada pemerintah kota melalui BKPSDM,” jelasnya kepada wartawan di Balai Kota Ambon Senin (9/11)
Selanjutnya, BKPSDM menghimpun seluruh usulan untuk diteruskan kepada BKN. Proses pengusulan dilakukan setiap bulan atau sebanyak 12 kali dalam setahun.
Setelah usulan diverifikasi oleh BKN Regional Makassar maupun BKN Pusat, BKPSDM akan menerima pertimbangan teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat.
Setelah usulan diverifikasi oleh BKN Regional Makassar maupun BKN Pusat, BKPSDM akan menerima pertimbangan teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat.
Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, usulan akan diproses hingga diterbitkan SK kenaikan pangkat. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dokumen, ASN yang bersangkutan akan dihubungi untuk melengkapi berkas sehingga dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya.
“Ini merupakan proses yang berjalan secara siklus dan tidak terputus. Apabila pegawai mengalami kendala, tetap akan mendapatkan pendampingan sampai SK diterbitkan. Kecuali pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, pengusulan pangkatnya menunggu sampai hukuman tersebut diselesaikan,” ujarnya.
Selain persoalan SK kenaikan pangkat, Kepala BKPSDM juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya produk administrasi kepegawaian lain yang diduga bermasalah, termasuk surat keputusan pelantikan pejabat fungsional.
Ia menjelaskan, pengangkatan pejabat fungsional juga harus melalui prosedur resmi, mulai dari koordinasi dengan instansi pembina, pemetaan jabatan di Kementerian PAN-RB, hingga proses pertimbangan teknis di BKN sebelum dilakukan pelantikan.
Karena itu, ia meminta kalangan pers segera menyampaikan apabila menemukan dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian lainnya.
Seluruh produk kepegawaian berasal dari BKPSDM. Jadi, kalau teman-teman pers menemukan ada produk kepegawaian lain yang diduga palsu, termasuk SK pelantikan pejabat fungsional, mohon disampaikan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya.( LM01)
