Ambon,LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) kepada aparat penegak hukum (APH).
Pemerintah Kota Ambon memastikan akan membawa kasus pemalsuan Surat Keputusan (SK) dan Dokumen Kinerja Pegawai yang merugikan para guru ke Aparat Penegak Hukum (APH), besok Selasa (10/11/2026).
Kasus ini mencuat setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya oknum non-ASN berinisial G yang menawarkan pengurusan dokumen kepegawaian secara tidak sah kepada sejumlah tenaga pendidik.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap praktik penipuan yang mencatut administrasi kepegawaian ini.
Terkait nasib Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon yang dinilai lalai, karena tidak melakukan pengawasan dengan ketat sehingga terjadi kasus SK Palsu, Bodewin meminta publik untuk bersabar mengikuti proses yang berjalan. “Jadi, soal Kepala BKD nanti katong tunggu saja, liat saja kedepannya,” tandas Bodewin kepada wartawan di Balai Kota Senin (9/11)
Pada kesempatan tersebut, Bodewin memastikan bahwa para pegawai yang dirugikan dalam kasus ini akan mendapatkan pendampingan serta pemulihan hak, termasuk mekanisme penggantian kerugian materil.
“Pastinya saya berharap laporan resmi ke APH dapat membuka seluruh tabir kasus ini dan membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau,” tegas Bodewi
Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat setelah melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang melibatkan puluhan ASN, mayoritas guru.
Inspektorat merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepegawaian kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, perkara tersebut perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum karena ditemukan indikasi tindak pidana.
Walikota mengaku telah memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Ambon untuk menyiapkan hasil pemeriksaan Inspektorat beserta bukti dokumen pendukung, termasuk dokumen asli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan SK yang diduga palsu.
“Saya telah memerintahkan bagian hukum agar hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong ( Palsu) itu dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bodewin,dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11), didampingi Sekretaris Kota Ambon, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo, dan jajaran Inspektorat.
Ia menjelaskan, Inspektorat tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan lembaga tersebut sebatas mengidentifikasi dugaan pelanggaran administratif berdasarkan keterangan dan bukti yang diperoleh.
Adapun penetapan tersangka serta pembuktian unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Di sini belum bisa menetapkan tersangka. Inspektorat masih sebatas menyatakan diduga. Namun, paling tidak kita sudah memiliki data awal yang akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Walikota berharap, apabila proses hukum membuktikan adanya pelanggaran pidana, pihak-pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta seluruh ASN menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran agar tidak menggunakan jasa perorangan yang menawarkan pengurusan administrasi kepegawaian di luar prosedur resmi.
Menurutnya , salah satu persoalan yang diduga dimanfaatkan dalam kasus ini adalah kesulitan sebagian guru mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penetapan angka kredit. Kondisi tersebut kemudian menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menawarkan jasa pengurusan dokumen.
Ia memastikan, berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, belum ditemukan kasus serupa pada organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit kerja lainnya.
Meski demikian, Pemkot Ambon tetap membuka kesempatan bagi ASN untuk melaporkan apabila menemukan dugaan penerbitan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.
“Pengalaman ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota. Kita akan berupaya memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN agar memahami prosedur pengurusan kenaikan pangkat dan tidak lagi menggunakan jalur-jalur di luar mekanisme resmi,” tandasnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut telah dimintai keterangan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan pelanggaran dan kemungkinan unsur pidana dalam kasus tersebut. (LM01)
