AMBON,LensoMerah.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diminta tidak hanya fokus menagih pajak dan retribusi daerah, tetapi juga harus merespons berbagai keluhan pelaku usaha terkait pelayanan dan kebijakan perpajakan.
Pasalnya, kewajiban membayar pajak harus diimbangi dengan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan wajib pajak.
Sorotan tersebut disampaikan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Ambon dalam rapat bersama lebih dari 40 pelaku usaha di Baileo Rakyat, Belakang Soya, Senin (2/11).
Anggota Panja, Christanto Laturiuw, mengatakan pertemuan tersebut tidak hanya bertujuan mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak, tetapi juga menyerap berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Dari hasil pertemuan itu, lebih dari 90 persen pelaku usaha yang hadir disebut telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Namun, masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah kota.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejumlah pelaku usaha mengaku belum memperoleh sosialisasi dan penjelasan secara menyeluruh mengenai perubahan besaran pajak yang harus dibayarkan.
“Prinsipnya mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan PAD. Tetapi ketika ada perubahan kebijakan, terutama terkait PBB, masyarakat dan pelaku usaha harus diberikan penjelasan yang baik. Jangan sampai terjadi perubahan nilai pembayaran, sementara informasi yang mereka terima belum jelas,” kata Christanto kepada wartawan seusai rapat.
Politisi yang akrab disapa Tito itu menegaskan, pelaku usaha harus diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, bukan sekadar pihak yang dituntut memenuhi kewajiban perpajakan.
Karena itu, seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan dalam forum tersebut harus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kehadiran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam rapat tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
“Jangan hanya melihat apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha. Pemerintah juga punya tanggung jawab yang harus diperhatikan. Apa yang mereka keluhkan soal pelayanan harus didengar dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain persoalan PBB, Panja juga menerima masukan terkait penerapan sistem digital dalam pembayaran pajak dan retribusi. Menurut Tito, pemerintah perlu memastikan digitalisasi benar-benar memudahkan wajib pajak, bukan justru menambah kesulitan bagi pelaku usaha.
Dia mengingatkan, pelaku usaha memiliki kontribusi penting terhadap perputaran ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Karena itu, pemerintah harus membangun pola pelayanan yang lebih terbuka, komunikatif, dan responsif.
Di sisi lain, Tito mengungkapkan masih terdapat sejumlah badan usaha yang menunggak pembayaran pajak selama beberapa bulan. Panja pun telah mengingatkan agar kewajiban tersebut segera diselesaikan.
Menurutnya, kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pemerintah merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan dalam membangun sistem perpajakan daerah yang sehat.
“Kalau pemerintah mengharapkan pelaku usaha taat membayar pajak, maka pemerintah juga harus menunjukkan tanggung jawab melalui pelayanan yang baik. Jangan sampai keluhan sudah disampaikan berulang kali, tetapi tidak ada tindak lanjut,” tandasnya.(LM01)
