AMBON,LensoMerah.com – DPRD Kota Ambon melalui Panitia Khusus (Pansus) II mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas karya, kreativitas, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi.
Pembahasan ranperda tersebut memasuki tahap uji publik yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (20/10/2026).
Uji publik dipimpin Ketua Pansus II, Christanto Laturiuw, didampingi anggota pansus Samsudin dan Bevi Risakotta. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Hukum serta sejumlah pemangku kepentingan dari kalangan perguruan tinggi.
Ranperda yang terdiri dari 10 bab dan 51 pasal itu diharapkan mampu mengakomodasi potensi kekayaan intelektual masyarakat Kota Ambon, mulai dari produk lokal, karya musik, hingga berbagai hasil inovasi yang berpeluang dikembangkan secara ekonomi.
Ketua Pansus II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw, mengatakan uji publik menjadi kesempatan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum rancangan peraturan tersebut memasuki tahap finalisasi.
Menurutnya, Kota Ambon memiliki banyak potensi kreativitas yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan melalui regulasi yang memadai.
“Begitu banyak kreativitas masyarakat kita, baik secara kelompok maupun perorangan, yang memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi. Karena itu, melalui rancangan peraturan daerah ini, kami berusaha mengakomodasi berbagai catatan dan kreativitas yang berkembang di Kota Ambon,” kata Laturiuw usai uji publik.
Ia menjelaskan, penyusunan ranperda juga mempertimbangkan catatan serta inventarisasi kekayaan intelektual yang disampaikan Kementerian Hukum. Meski demikian, substansi pengaturannya akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
Selain perlindungan hukum, Pansus II turut menyoroti pentingnya pendampingan dan dukungan pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan karya mereka.
Pembahasan mengenai hal tersebut melibatkan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Pattimura, UKIM, Politeknik, dan UIN.
Laturiuw menegaskan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat kreativitas masyarakat.
Karena itu, sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan perda nantinya diharapkan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dapat melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk dukungan BUMN dan BUMD.
“Dalam konteks keterbatasan anggaran, bukan berarti kreativitas masyarakat harus terhenti. Sumber pendanaan juga bisa kita upayakan melalui CSR, BUMN, maupun BUMD. Jadi, tidak hanya bertumpu pada APBD,” ujarnya.
Dalam uji publik tersebut, persoalan royalti, komersialisasi, dan monetisasi kekayaan intelektual juga menjadi perhatian. Aspek ini dinilai penting agar perlindungan terhadap karya masyarakat tidak sebatas aturan tertulis, tetapi dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi penciptanya.
Menurut Laturiuw, regulasi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membuka peluang bagi penciptanya untuk memperoleh manfaat dari hasil kreativitas mereka.
Pansus II akan menampung berbagai masukan yang disampaikan dalam uji publik untuk menyempurnakan substansi ranperda sebelum memasuki tahap finalisasi.
Ia berharap, regulasi tersebut nantinya tidak sekadar menjadi produk hukum daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin perlindungan hak masyarakat atas karya dan inovasi yang dihasilkan.
“Intinya, kita menunggu proses finalisasi agar rancangan peraturan daerah ini benar-benar memiliki asas manfaat. Bukan sekadar peraturan daerah, tetapi bagaimana seluruh masyarakat Kota Ambon yang memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, dan hasil karya dapat memperoleh jaminan perlindungan melalui perda ini,” tandasnya.
Dengan adanya ranperda tersebut, DPRD Kota Ambon berharap pemerintah daerah dapat memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong kreativitas masyarakat, melindungi hak kekayaan intelektual, serta memperluas peluang pemanfaatan ekonomi atas karya lokal secara berkelanjutan.(LM01)
