Ambon, LensoMerah.com — Membesarkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan membuka pintu pembiayaan. Ketika modal sudah tersedia, persoalan lain segera muncul: apakah pelaku usaha memiliki pasar, mampu mengelola arus kas, memiliki legalitas, terhubung dengan rantai pasok, serta mampu mengikuti perkembangan digital?
Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengembangan UMKM dinilai membutuhkan ekosistem yang saling terhubung, bukan sekadar penyaluran kredit.
Pesan tersebut mengemuka dalam UMKM Finance Summit 2026 yang digelar OJK di Jakarta, Selasa. Forum bertema “Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan AntarPemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional” itu mempertemukan pemerintah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM menjadi salah satu program utama OJK. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya berasal dari sektor perbankan, tetapi juga seluruh sektor jasa keuangan.
Menurut Friderica, berbagai kebijakan dan program yang telah dimiliki pemerintah, kementerian/lembaga, maupun industri jasa keuangan perlu dikoneksikan agar memberikan dampak yang lebih besar bagi UMKM.
Salah satu langkah yang ditempuh OJK adalah melalui implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).
Regulasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan proses pembiayaan sehingga UMKM memperoleh akses modal yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif dengan tetap memperhatikan tata kelola serta manajemen risiko.
“Pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM merupakan salah satu program utama OJK,” kata Friderica di Jakarta 11 Agustus 2026
Besarnya perhatian terhadap UMKM tidak terlepas dari peran sektor tersebut dalam perekonomian. Hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor tercatat mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor jasa keuangan. Pembiayaan sektor pasar modal tumbuh 12,25 persen yoy, sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03 persen yoy, sedangkan sektor perbankan tumbuh 1,21 persen yoy.
Meski demikian, struktur pembiayaan masih sangat bertumpu pada perbankan. Porsi pembiayaan UMKM pada Juni 2026 terdiri atas sektor perbankan sebesar 82,44 persen, PVML 17,50 persen, dan pasar modal 0,06 persen.
Khusus kredit UMKM perbankan, nilainya mencapai Rp1.519,35 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya peran industri keuangan dalam menopang UMKM. Namun bagi OJK, angka pembiayaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sebab, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi persoalan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar hingga keterhubungan dengan rantai pasok.
Karena itu, pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar dan digitalisasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan diperlukan agar pengembangan UMKM berjalan lebih terstruktur, berkesinambungan dan berorientasi pada hasil.
OJK pun mendorong pembentukan Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM yang melibatkan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Kelompok kerja ini diharapkan menjadi wadah bersama untuk mengoordinasikan kebijakan, membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, sekaligus memetakan kebijakan yang berpotensi disinergikan maupun hambatan regulasi yang masih muncul.
Dian menjelaskan, POJK UMKM juga memberikan ruang bagi pengembangan skema pembiayaan yang menyesuaikan karakteristik serta siklus usaha UMKM.
Skema tersebut antara lain supply chain financing dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembiayaan.
Pendekatan pembiayaan juga didorong untuk semakin mempertimbangkan potensi usaha, arus kas, transaksi serta posisi UMKM dalam ekosistem bisnis, bukan semata-mata bergantung pada ketersediaan agunan tambahan.
OJK juga tengah membangun ekosistem data melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pasar.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pembiayaan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan akses pasar yang memadai.
Menurut dia, pertumbuhan UMKM harus dilihat sebagai sebuah ekosistem yang mencakup pembiayaan, produksi hingga pemasaran.
“Kalau kita mau melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kita tidak bisa hanya melihat dari aspek pembiayaan. Kompleksitas untuk mendorong UMKM tumbuh harus dilihat dari seluruh aspek yang saling terkait, termasuk pasar,” kata Maman.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri. Ia mendorong perubahan paradigma dalam sistem pembiayaan agar lembaga keuangan semakin mampu memahami karakteristik dan nilai ekonomi UMKM.
“Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit,” kata Hanif.
Dalam forum tersebut, OJK dan Kementerian UMKM menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah memperkuat kolaborasi pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Kerja sama itu mencakup penguatan sinergi kebijakan dan pembiayaan, optimalisasi kredit program pemerintah, peningkatan kelayakan usaha, integrasi program pemberdayaan, penguatan akses pasar dan rantai pasok.
Kolaborasi juga diarahkan pada pengembangan ekosistem melalui digitalisasi, hilirisasi, inovasi, kekayaan intelektual serta pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendorong peningkatan pembiayaan UMKM dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dan UMKM serta sinergi antarpemangku kepentingan.
Pada akhirnya, UMKM Finance Summit 2026 menegaskan satu hal: persoalan UMKM tidak berhenti pada pertanyaan dari mana mendapatkan modal, tetapi bagaimana modal tersebut mampu menggerakkan usaha secara berkelanjutan.
Pembiayaan, akses pasar, legalitas, digitalisasi, pendampingan, rantai pasok hingga data harus bergerak dalam satu ekosistem. Tanpa konektivitas itu, tambahan modal berisiko hanya menjadi angka pembiayaan. Sebaliknya, jika seluruh mata rantai terhubung, pembiayaan dapat menjadi pijakan bagi UMKM untuk tumbuh dan naik kelas.(LM01)
