AMBON,LensoMerah.com – GS akhirnya buka suara terkait kasus dugaan penerbitan 45 surat keputusan (SK) kenaikan pangkat ilegal di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Tak hanya membantah sejumlah tuduhan, GS juga mengungkap penyerahan uang Rp13,2 juta kepada Jondri Mursalin dan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Langkah hukum itu akan ditempuh GS pada Selasa (10/11/2026), setelah namanya ikut terseret dalam kasus yang kini menjadi sorotan publik.
Kepada wartawan di Ambon, Senin (9/11/2026) malam, GS menegaskan dirinya tidak pernah menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat kepada guru maupun mendatangi sekolah-sekolah dengan membawa surat tugas palsu.
GS mengaku selama ini memilih diam karena berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, pemberitaan yang berkembang dinilainya telah menyeret nama suami dan keluarganya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Ambon yang telah memberikan keterangan pers sekaligus membuka tabir persoalan yang selama ini ditunggu-tunggu,” kata GS.
Meski demikian, GS menyayangkan sejumlah keterangan Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam konferensi pers. Menurutnya, informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah disampaikannya kepada tim pemeriksa Inspektorat.
“Saya bukan membela diri ataupun membenarkan apa yang saya katakan. Tetapi, inilah waktunya saya berbicara,” tegasnya.
GS membantah tudingan bahwa dirinya mendatangi sejumlah sekolah untuk menawarkan jasa pengurusan kenaikan pangkat dengan membawa surat tugas dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Menurutnya, kedatangannya ke beberapa sekolah justru atas undangan kepala sekolah dan seizin pimpinan tempatnya bekerja saat itu.
Ia mengaku juga didampingi pengawas sekolah atas permintaan pengawas yang bersangkutan.
GS menegaskan, kedatangannya bukan untuk mengurus SK kenaikan pangkat, melainkan membantu penyelesaian pengelolaan kinerja melalui ruang GTK.
“Saya tidak menawarkan diri. Saya datang atas undangan mereka (sekolah-sekolah). Saya juga datang didampingi pengawas atas permintaan yang bersangkutan. Ini bukan terkait SKP, karena ruang GTK dan SKP merupakan dua hal yang berbeda,” jelasnya.
Ia turut membantah informasi yang menyebut dirinya mengenakan pakaian Korpri saat mendatangi sekolah.
GS mengaku bukan ASN sehingga tidak memiliki pakaian Korpri. Ia juga membantah pernah membawa surat tugas ke sekolah-sekolah.
“Pakaian saja saya tidak punya. Saya bukan ASN dan saya tahu itu. Apalagi turun ke sekolah-sekolah membawa surat tugas. Fisik suratnya saja saya tidak pernah lihat, bagaimana mungkin saya tunjukkan kepada sekolah-sekolah,” ujarnya.
Terkait penetapan angka kredit konvensional, GS mengakui pernah membantu sejumlah guru membuat dokumen tersebut secara manual.
Namun, ia menegaskan bantuan itu dilakukan atas permintaan para guru dan sesuai ketentuan untuk angka kredit periode sebelum 2023.
Setelah dibuat secara manual, dokumen tersebut diserahkan kepada Jondri Mursalin untuk diinput ke dalam sistem.
“Saya membuat angka kredit secara manual atas permintaan mereka. Setelah itu saya serahkan kepada Pak Jondri untuk diinput. Saya tegaskan, saya bukan ASN dan tidak bisa membuka sistem apa pun,” katanya.
GS juga membantah tudingan bahwa dirinya mengakses akun guru, mengubah data, atau masuk ke sistem MyASN.
Menurutnya, para guru hanya membuka akun ID Belajar untuk memeriksa apakah angka kredit yang dibuat sudah tercatat dalam sistem.
Ia mengaku tidak pernah memaksa guru menyerahkan akun maupun kata sandi untuk kepentingan pengurusan tersebut.
GS Akui Terima Uang dari Guru, Sebut Bukan Meminta
Mengenai uang yang diterimanya dari sejumlah guru dan kepala sekolah, GS mengakui memang ada uang yang diberikan kepadanya.
Namun, ia menegaskan uang tersebut bukan diminta olehnya, melainkan diberikan secara sukarela sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.
GS juga mengklaim seluruh proses lanjutan pengurusan angka kredit dan berkas kenaikan pangkat dilakukan langsung oleh para guru bersama Jondri Mursalin.
“Saya membantu membuat angka kredit secara manual dan tidak meminta bayaran. Setelah itu diteruskan kepada Pak Jondri. Selanjutnya, mereka sendiri yang berhubungan dengan Pak Jondri,” ungkapnya.
Terkait SK kenaikan pangkat yang kini dipersoalkan, GS mengaku dokumen tersebut diperolehnya dari Jondri Mursalin.
Ia membantah membuat, mencetak, maupun menerbitkan SK sebagaimana tuduhan yang berkembang.
GS Beberkan Penyerahan Uang Rp13,2 Juta ke Jondri
Dalam keterangannya, GS juga membeberkan sejumlah pertemuannya dengan Jondri Mursalin terkait penyerahan SK kepada para guru.
Ia mengaku beberapa kali diminta Jondri menyerahkan SK kepada guru di sejumlah lokasi, di antaranya depan BCA, depan Kantor Wali Kota Ambon, depan Kantor Pemadam Kebakaran, dan Kafe Sariwangi.
GS bahkan membantah keterangan Jondri dalam pemeriksaan Inspektorat yang menyebut telah memblokir kontaknya sejak 4 Juni 2026.
Menurut GS, komunikasi dan pertemuan keduanya masih berlangsung setelah tanggal tersebut.
Ia mengaku pertemuan terakhir berlangsung pada 18 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 WIT di Kafe Yoas.
Dalam pertemuan itu, GS mengaku menyerahkan uang sebesar Rp13.200.000 kepada Jondri dalam sebuah amplop.
Uang tersebut, menurut GS, merupakan titipan dari sejumlah guru. Nama-nama guru yang bersangkutan juga dituliskan pada amplop sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah mereka mendapat informasi SK kenaikan pangkat akan segera terbit.
“Pada tanggal 18 Juni 2026, saya masih bertemu dengan Jondri untuk terakhir kalinya di Kafe Yoas. Saat itu pukul 16.00 WIT, saya memberikan uang sebesar Rp13.200.000 dalam amplop. Di dalam amplop itu saya tuliskan juga nama guru-guru yang bersangkutan,” bebernya.
Bantah Suami Terlibat Kasus 45 SK Bodong
GS juga membantah tudingan bahwa dirinya berperan menghubungkan suaminya, LR, yang merupakan ASN di BKPSDM Kota Ambon, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut.
Ia menegaskan suaminya tidak memiliki keterlibatan dalam akses maupun pengelolaan sistem kenaikan pangkat.
Menurutnya, admin e-Kinerja yang berkaitan dengan SKP berbeda dengan admin SIASN yang digunakan dalam proses administrasi kenaikan pangkat.
Ia menyebut pengelolaan urusan mutasi dan kepangkatan berada pada bidang tersendiri.
Bahkan, GS mengklaim suaminya sejak awal justru mendorong agar persoalan tersebut diproses melalui jalur hukum.
GS Siap Laporkan Kasus 45 SK Bodong ke Polisi
GS mengaku sangat terpukul karena pemberitaan yang berkembang tidak hanya menyeret dirinya, tetapi juga suami dan nama besar keluarganya.
Ia mengatakan selama ini memilih diam karena berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Namun, setelah persoalan semakin meluas, GS memutuskan mengambil langkah hukum.
“Selama ini saya hanya diam dan berpikir semua ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, semakin lama nama baik keluarga saya ikut dicoreng,” katanya.
GS menyampaikan akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) pada Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para ASN yang sebelumnya pernah dibantunya secara sukarela.
“Saya hari ini, Selasa (10/11/2026), akan meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Kepada semua ASN yang sempat saya tolong secara sukarela, dari hati yang paling dalam saya meminta maaf. Langkah hukum ini saya tempuh untuk mendapatkan keadilan dan sebagai warga negara saya patuh terhadap aturan hukum,” pungkasnya.
