Ambon, LensoMerah.com — Teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada aturan. Kecerdasan artifisial (AI), tokenisasi aset, hingga aset digital dan kripto terus melahirkan model bisnis baru di sektor keuangan. Di satu sisi, inovasi membuka peluang besar. Di sisi lain, perubahan yang terlalu cepat membawa pekerjaan rumah baru bagi regulator.
Di tengah situasi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi tantangan untuk memastikan inovasi tidak berjalan tanpa kendali. Pertumbuhan industri digital harus tetap beriringan dengan integritas pasar, perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan perkembangan teknologi digital menuntut regulator untuk bergerak adaptif.
“Di tengah pesatnya teknologi saat ini, mulai dari kecerdasan artifisial hingga tokenisasi aset, kita dihadapkan dengan tantangan untuk memastikan inovasi terus berkembang, tetapi tetap menjaga integritas pasar, pelindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan,” ujar Friderica dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder IAKD di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Forum yang digelar OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) itu mengusung tema “Memperkuat Landasan Regulasi dan Kolaborasi Ekosistem Menuju Industri IAKD yang Inovatif, Berintegritas, Aman, dan Berkelanjutan.”
Regulator, pelaku industri, akademisi hingga pelaku teknologi duduk bersama membicarakan satu persoalan yang sama: bagaimana membangun industri keuangan digital tanpa membiarkan inovasi menggerus keamanan dan kepercayaan publik.
Transformasi digital membuat batas antara teknologi dan layanan keuangan semakin tipis. Produk baru bermunculan, sementara karakter risiko yang menyertainya juga ikut berubah.
Karena itu, Friderica menilai regulasi tidak dapat bersifat kaku. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga tata kelola dan perlindungan masyarakat.
Menurut dia, dinamika tersebut membutuhkan regulasi yang adaptif, tata kelola yang kuat serta penguatan perlindungan konsumen.
Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, kata Friderica, menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi regulasi sektor keuangan digital.
“Penyempurnaan regulasi ini memperkuat tata kelola, integritas pasar, pelindungan konsumen, serta memastikan ekosistem IAKD mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis yang terus berubah,” jelasnya.
Besarnya ekosistem keuangan digital Indonesia terlihat dari jumlah pengguna dan pelaku industri yang terus berkembang.
OJK mencatat saat ini terdapat 8 Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang telah terdaftar.
Jumlah pengguna PAJK mencapai 18,29 juta, sedangkan hit konsumen pada platform PKA mencapai 130,78 juta. Selain itu, terdapat 1.346 kemitraan antara penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan lembaga jasa keuangan.
Di sektor aset keuangan digital dan kripto, OJK telah memberikan izin kepada 26 pedagang aset digital, dua bursa, dua lembaga kliring dan penjaminan, serta dua pengelola tempat penyimpanan.
Jumlah konsumen aset digital juga telah mencapai 22,4 juta pengguna.
Angka-angka tersebut menunjukkan skala industri yang tidak lagi kecil. Semakin besar ekosistem, semakin besar pula kebutuhan terhadap aturan main yang jelas, pengawasan yang efektif dan perlindungan terhadap konsumen.
Untuk menghadapi perubahan tersebut, OJK tengah menyusun Roadmap IAKD 2026–2031.Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, mengatakan peta jalan tersebut akan menjadi arah strategis pengembangan industri keuangan digital dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami berkomitmen mewujudkan ekosistem IAKD yang berdaulat, berintegritas, adaptif, dan terjangkau untuk memperkuat daya saing nasional serta memberikan manfaat besar bagi perekonomian,” kata Adi.
Roadmap tersebut disusun berdasarkan empat prinsip utama, yakni Affordability, Integrity, Agility, dan Sovereignty.
Empat prinsip itu menjadi landasan untuk membangun industri keuangan digital yang tidak hanya mudah diakses dan mampu beradaptasi, tetapi juga memiliki integritas serta kedaulatan dalam ekosistem nasional.
Pekerjaan regulator tidak berhenti pada penyusunan aturan. Dalam forum tersebut, OJK juga menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai sejumlah isu yang diperkirakan akan membentuk wajah industri keuangan digital ke depan.
Pembahasan mencakup tokenisasi aset, stablecoin, perpajakan aset digital, keamanan siber, transaksi over the counter (OTC), hingga pengembangan Single Investor Identifier (SID).
Setiap isu membawa konsekuensi yang berbeda. Tokenisasi, misalnya, membuka kemungkinan baru dalam perdagangan aset. Aset digital memperluas akses dan model transaksi. Namun, keduanya juga membutuhkan kepastian hukum, sistem keamanan serta mekanisme perlindungan konsumen yang memadai.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, mengatakan pembaruan regulasi sektor keuangan digital harus mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas dan perlindungan masyarakat.
“Esensinya adalah mengorkestrasi keseimbangan antara akselerasi inovasi, daya saing industri, dan perlindungan masyarakat secara paripurna,” ujarnya.
Simposium tersebut turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, perwakilan BSSN, Kementerian Ekraf/Badan Ekraf serta sejumlah pemangku kepentingan industri.
Forum itu pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan. Masukan yang dihimpun menjadi bagian dari proses penyusunan arah industri keuangan digital Indonesia melalui Roadmap IAKD 2026–2031.
Sebab, di tengah teknologi yang terus melaju, tantangan regulator bukan sekadar membuka ruang bagi inovasi. Tantangannya adalah memastikan ketika teknologi semakin canggih, kepercayaan publik, keamanan konsumen dan stabilitas sistem keuangan tetap menjadi fondasi yang tidak ikut berubah.(LM01)
