Ambon, LensoMerah.com — Di daerah kepulauan seperti Maluku, akses terhadap layanan keuangan bukan sekadar persoalan membuka rekening atau mendapatkan pembiayaan. Jarak antarpulau, keterbatasan layanan, hingga kemampuan masyarakat memahami produk keuangan menjadi tantangan yang harus dijawab secara bersama.
Karena itu, penguatan inklusi keuangan membutuhkan lebih dari sekadar program. Sinergi antara regulator dan pemerintah daerah menjadi penting agar layanan keuangan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kabupaten dan kepulauan.
Semangat tersebut terus didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku melalui koordinasi dan kerja sama dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Pertemuan dan koordinasi antara jajaran OJK Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku menjadi ruang untuk membahas berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, penguatan literasi keuangan, hingga dukungan terhadap sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak ekonomi Maluku.
Kepala OJK Maluku, Haramain Billady, Kamis (17/9)menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun kelompok usaha di wilayah kepulauan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal.
Maluku memiliki karakter geografis yang berbeda dengan banyak daerah lain. Wilayahnya tersebar dalam gugusan pulau sehingga pemerataan akses menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut membuat perluasan layanan keuangan tidak cukup hanya berpusat di kawasan perkotaan. Masyarakat di kabupaten dan pulau-pulau juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau dan berkelanjutan.
OJK Maluku selama ini menjalankan berbagai program literasi dan inklusi keuangan melalui sejumlah pendekatan, salah satunya lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM serta memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah kabupaten dan wilayah kepulauan.
Bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM, akses terhadap pembiayaan formal dapat menjadi bagian penting untuk mengembangkan usaha. Namun akses tersebut harus dibarengi pemahaman yang memadai agar masyarakat mampu memilih produk keuangan sesuai kebutuhan dan terhindar dari berbagai risiko.
Penguatan kerja sama OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan daerah yang lebih kuat.
Tidak hanya soal pembiayaan, penguatan literasi dan inklusi keuangan juga diharapkan mampu membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi, termasuk sektor UMKM dan potensi ekonomi unggulan daerah.
Dengan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, berbagai program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Haramain menegaskan pentingnya kolaborasi tersebut agar perluasan akses keuangan tidak berhenti pada program dan kegiatan, melainkan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pada akhirnya, inklusi keuangan di Maluku bukan hanya tentang seberapa banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan formal. Lebih jauh, ukurannya adalah sejauh mana layanan tersebut mampu membuka peluang ekonomi, memperkuat usaha masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
Dengan sinergi OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku yang terus diperkuat, akses keuangan diharapkan semakin merata, daya saing ekonomi daerah meningkat, dan masyarakat di wilayah kepulauan tidak tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan ekonomi.(LM01)
