Ambon, LensoMerah.com — Rapat paripurna DPRD Kota Ambon baru saja berakhir. Sehari setelahnya, gedung yang menjadi tempat para wakil rakyat bekerja itu justru terlihat lengang.
Pantauan LensoMerah.com di Gedung DPRD Kota Ambon pada Selasa hingga Kamis (17/9/2026) menunjukkan minimnya aktivitas anggota dewan. Ruang-ruang komisi yang biasanya menjadi tempat menerima aspirasi masyarakat tampak kosong.
Hanya sejumlah pegawai sekretariat dan tenaga outsourcing yang terlihat beraktivitas. Mereka mondar-mandir membersihkan ruangan dan halaman gedung.
Kondisi itu terjadi setelah DPRD Kota Ambon menggelar rapat paripurna pada Senin (14/9/2026). Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah besar anggota DPRD kemudian bertolak ke Jakarta untuk menjalankan agenda dinas luar daerah.
Dari 35 anggota DPRD Kota Ambon, tiga legislator yang terlihat berada di kantor pada Kamis (17/9) yakni Hadianto Djunaidi, Hadi Mairuhu, dan Zeth Pormes.
Sepinya gedung DPRD setelah paripurna kembali menjadi sorotan. Sebab, kantor tersebut merupakan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengadukan berbagai persoalan kepada wakil mereka.
Warga yang datang ketika anggota dewan yang hendak ditemui sedang tidak berada di tempat harus menunggu atau kembali di lain waktu.
Situasi gedung yang sepi setelah agenda paripurna juga disebut kerap terjadi. Namun, belum ada data yang menunjukkan apakah kondisi tersebut merupakan pola tetap pada setiap pelaksanaan paripurna.
Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenusa, membenarkan adanya sejumlah anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Menurut Alfian, perjalanan tersebut merupakan bagian dari tugas DPRD. Anggota yang berangkat terdiri atas Panitia Khusus (Pansus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta ketua-ketua fraksi.
“Anggota yang berangkat itu terdiri dari Pansus, Bapemperda, dan ketua-ketua fraksi. Mereka melakukan koordinasi beberapa Perda serta kerja-kerja DPRD. Lebih jelasnya bisa hubungi pendamping,” kata Alfian.
Alfian belum merinci jumlah anggota yang melakukan perjalanan dinas, agenda masing-masing, serta berapa lama mereka berada di Jakarta.
Di tengah kosongnya sejumlah ruang komisi, pertanyaan mengenai akses masyarakat kepada wakil rakyat kembali mengemuka. Terlebih, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menuntut keterhubungan dengan masyarakat.(LM01)
