Ambon,LensoMerah.com- Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Swenly Hursepuny, menyoroti transparansi pengelolaan parkir serta potensi kebocoran pendapatan daerah di sektor perikanan saat rapat bersama OPD mitra pengumpul di ruang rapat Baileo Rakyat, kawasan Belakang Soya, Selasa (19/5).
Terkait sektor perhubungan, Swenly mempertanyakan rincian pendapatan parkir yang disebut mencapai lebih dari Rp900 juta, sementara nilai kerja sama dengan pihak Pelindo disebut berkisar Rp700 juta per tahun.
“Nah yang saya tanyakan, sisa sekitar Rp200 juta itu berasal dari sewa yang mana? Apakah ada kerja sama lain selain kontrak dengan pemenang lelang yang kemarin?” tanya Swenly.
Ia mengaku mempertanyakan hal tersebut karena belakangan muncul sejumlah titik parkir baru yang dikelola pihak tertentu, namun belum diketahui apakah masih berada di bawah pengelola resmi hasil lelang atau pihak baru.
Menurutnya, Dinas Perhubungan perlu memberikan penjelasan terbuka, termasuk menyerahkan dokumen perjanjian kerja sama kepada DPRD.
“Supaya kita kerja terang-benderang, tidak usah ada yang ditutupi,” tegasnya.
Selain itu, Swenly juga menyoroti penurunan pendapatan retribusi lelang ikan di pasar yang diduga dipengaruhi lonjakan harga ikan saat ini.
Ia menyebut banyak hasil tangkapan nelayan tidak lagi masuk pasar, melainkan langsung dijual ke cold storage karena harga lebih menguntungkan.
“Sekarang banyak ikan langsung dibawa ke cold storage tanpa masuk pasar. Yang menguasai ini sebenarnya para tukang lelang,” ujarnya.
Menurut Swenly, para tukang lelang memperoleh potongan sekitar 10 persen dari hasil penjualan ikan ke cold storage. Karena itu, ia meminta Dinas Perikanan mencari skema kerja sama agar aktivitas tersebut juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Bagaimana kalau dari potongan 10 persen itu bisa diambil sebagian untuk retribusi atau pajak daerah? Saya rasa pemasukan sektor perikanan bisa jauh lebih besar,” katanya.
Ia juga menyinggung rencana pembangunan cold storage baru di Kota Ambon. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan berdampak positif apabila difokuskan untuk menghimpun hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan ke luar daerah atau diekspor.
Namun, Swenly mengingatkan agar proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis pihak tertentu.
“Kalau hanya untuk kontrak, semua orang juga mau kontrak. Ini bisnis besar, mereka beli ikan harga Rp200 lalu jual Rp400. Keuntungan besar justru dinikmati pihak-pihak itu,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong Dinas Perikanan mempertimbangkan peran lebih aktif dalam tata niaga perikanan, termasuk membeli hasil tangkapan nelayan dan menjualnya kembali dengan harga lebih kompetitif.
“Kalau pemerintah bisa kelola ini dengan baik, beli dari nelayan lalu jual dengan harga lebih tinggi, saya pikir semua orang akan ikut. Sekarang orang lari ke cold storage karena harga lagi naik,” pungkasnya.(LM01)
