Ambon,LensoMerah.com- Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu, mendorong Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan untuk mulai menyiapkan sistem parkir digital sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Hadi dalam rapat bersama OPD mitra pengumpul yang berlangsung di ruang rapat Baileo Rakyat, kawasan Belakang Soya, Selasa (19/5).
Menurutnya, Dinas Perhubungan perlu memiliki perencanaan sejak dini agar pada 2027 pengelolaan parkir tepi jalan tidak lagi dilakukan secara manual.
“Saya mau tanya, apakah sudah ada pikiran dari Dinas Perhubungan untuk tahun 2027 nanti parkir tepi jalan berubah menjadi digital? Jadi bukan lagi sistem manual, tetapi menggunakan vendor-vendor digital,” ujarnya.
Ia menilai, apabila sistem tersebut akan diterapkan, maka proses sosialisasi dan perubahan program harus mulai dilakukan sejak tahun 2026.
Hadi menjelaskan, digitalisasi parkir penting dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi pendapatan dari sektor perhubungan dinilai mulai stagnan setelah adanya skema kerja sama yang sudah berjalan.
Selain itu, ia juga meminta penjelasan terkait jumlah jalur serta titik parkir resmi yang saat ini dikelola pemerintah, guna memastikan tidak muncul lokasi parkir baru yang beroperasi di luar pengawasan.
“Saya perlu tahu berapa jalur dan berapa jumlah titik parkir yang dikelola sekarang, supaya jangan sampai ada perparkiran baru yang tidak terpantau,” katanya.
Tak hanya itu, Hadi turut menyoroti pengelolaan pendapatan di kawasan pelabuhan. Ia mempertanyakan apakah pencatatan kapal yang masuk dan keluar sudah berbasis aplikasi digital atau masih dilakukan secara manual.
Menurutnya, sistem digital penting untuk memastikan data kunjungan kapal tercatat secara akurat, termasuk pembayaran tambat pelabuhan dan potensi pendapatan lainnya.
“Saya juga mau tahu apakah kapal-kapal yang masuk itu sudah pakai aplikasi atau masih manual, sehingga kita bisa menghitung berapa kapal yang singgah setiap bulan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti aktivitas bongkar muat dan penumpukan barang di kawasan pelabuhan yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pelabuhan juga dipakai sebagai gudang penumpukan barang untuk bongkar muat. Apakah dari situ ada pemasukan atau hanya diberikan gratis kepada kapal yang masuk dan keluar?” tanyanya.
Sementara itu, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Hadi memberikan perhatian khusus terhadap upaya penanganan sampah rumah tangga.
Ia mengaku mendukung usulan Kepala DLHP terkait mekanisme pembayaran layanan sampah rumah tangga, namun menyarankan agar pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali), bukan Peraturan Daerah (Perda).
Menurutnya, skema melalui Perwali akan lebih fleksibel karena tarif dapat disesuaikan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
“Kalau diatur lewat Perwali, tiap tahun bisa dilakukan penyesuaian bila diperlukan. Kalau lewat Perda akan lebih sulit,” jelasnya.
Selain itu, Hadi juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lingkungan masyarakat yang masih minim fasilitas.
Ia mengakui persoalan lahan dan penolakan warga menjadi tantangan dalam pembangunan TPS baru, namun pemerintah tetap perlu mencari solusi agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik.
“Lingkungan yang masih kurang TPS perlu ditambah fasilitasnya, supaya sampah bisa diangkut dengan baik. Memang sekarang tantangannya lahan dan izin masyarakat,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Hadi menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah rumah tangga perlu dibahas secara serius karena berkaitan langsung dengan peningkatan PAD serta efektivitas pelayanan publik di Kota Ambon.(LM01)
