AMBON, LensoMerah.com –Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku periode 2026–2031 adalah Reza Valdo Maspaitella (Raja Negeri Rutong), menyiapkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat eksistensi negeri-negeri adat di Maluku selama masa kepemimpinannya periode 2026-2031.
Salah satu agenda utama yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan seluruh negeri adat di kabupaten dan kota se-Maluku dalam tiga hingga enam bulan pertama kepemimpinannya.
Reza mengatakan, konsolidasi tersebut penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi antarraja di seluruh wilayah, sehingga pelaksanaan program Majelis Latupati dapat berjalan maksimal.
Menurutnya, konsolidasi akan dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, meliputi Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT), hingga seluruh wilayah lainnya di Maluku.
“Karena penting sekali adanya konsolidasi, mulai dari tingkatan kota dan kabupaten sampai ke seluruh negeri-negeri adat yang ada di setiap wilayah di Maluku,” kata Reza dalam wawancara usai pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, hubungan komunikasi antarraja harus diperkuat agar setiap persoalan yang dihadapi negeri adat dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama.
“Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota dan kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk menyelesaikan tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal?” ujarnya.
Reza menegaskan, konsolidasi menjadi langkah awal agar seluruh program Majelis Latupati selama periode 2026-2031 dapat diimplementasikan secara bersama-sama.
Dukung Penganggaran Anak Adat
Selain konsolidasi negeri adat, Reza juga menyambut positif usulan Patih Maluku terkait penganggaran bagi anak-anak adat.
Ia menilai, gagasan tersebut merupakan pemikiran cemerlang yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan generasi muda adat di Maluku.
“Latupati melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan akan ditindaklanjuti. Bahkan setelah ini, beta bersama Sekretaris Umum akan bertemu dengan Patih Maluku dan Upulatu Maluku untuk membahas bagaimana gagasan ini diterjemahkan lebih rinci,” jelasnya.
Reza bahkan mengusulkan agar program kepedulian terhadap anak adat dapat diperluas melalui konsep anak piara.
Menurutnya, tokoh-tokoh yang pernah bertugas di Maluku, seperti jaksa, kepala kantor wilayah, pangdam, kapolda, maupun pejabat lainnya yang kini telah kembali ke Jakarta, dapat diajak berpartisipasi menjadi orang tua asuh bagi anak-anak Maluku.
Dengan demikian, hubungan persaudaraan antara masyarakat Maluku dan para tokoh yang pernah mengabdi di daerah ini tetap terpelihara.
“Kenapa tidak mereka juga diajak memilih satu atau dua anak piara untuk diangkat dan benar-benar dipelihara? Karena mereka pernah berada di Maluku, mengenal adat istiadat dan melihat bagaimana hubungan basudara di daerah ini,” ungkapnya.
Raja Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat
Terkait peran raja dalam politik praktis dan pembangunan daerah, Reza menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil seorang raja harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan, raja tidak boleh menjadikan kepentingan pribadi sebagai dasar dalam mengambil keputusan, termasuk ketika berkomunikasi dengan investor maupun unsur-unsur politik.
Menurutnya, keterlibatan raja dalam berbagai ruang komunikasi dan pembangunan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, seluruh langkah tersebut harus tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat negeri.
“Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam berdialog dengan investor maupun unsur dunia politik, harus bertitik tolak kepada masyarakat. Tidak bisa itu bertitik tolak pada rajanya,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan negeri adat, keputusan tertinggi berada pada musyawarah negeri dan Saniri Besar.
Karena itu, raja bersama seluruh perangkat negeri memiliki tanggung jawab menjalankan keputusan yang lahir dari musyawarah adat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Reza turut menyampaikan rasa syukur atas penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi hadiah besar bagi masyarakat Maluku, sekaligus bentuk pengakuan negara terhadap jasa dan perjuangan tokoh asal Maluku.
“Ini hadiah besar bagi kita orang Maluku. Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih. Ini adalah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kepada rakyat Maluku,” katanya.
Reza berharap, masih ada tokoh-tokoh perjuangan asal Maluku lainnya yang dapat memperoleh pengakuan serupa sebagai Pahlawan Nasional.
Ia menyebut sejumlah nama, di antaranya Lemena dan A.M. Latumeten, yang menurutnya juga memiliki jasa besar bagi sejarah perjuangan bangsa.
“Masih banyak lagi tokoh dari Maluku yang perlu kita doakan agar bisa mendapatkan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional,” pungkasnya.(LM01)
