Ambon,LensoMerah.com-Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Harry usai rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pengumpul di ruang rapat Baileo Rakyat, kawasan Belakang Soya, Selasa (19/5).
Menurutnya, rapat tersebut difokuskan pada dua substansi utama, yakni evaluasi realisasi PAD serta berbagai kendala yang dihadapi OPD pengelola pajak dan retribusi.
“Ini ada empat OPD pengumpul yang mengelola pajak dan retribusi. Kami melakukan pengecekan terhadap realisasi PAD sekaligus persoalan yang dihadapi masing-masing OPD,” kata Harry.
Ia menjelaskan, di tengah keterbatasan fiskal akibat pengurangan dana transfer pusat, peningkatan PAD menjadi satu-satunya solusi agar pembangunan dan pelayanan pemerintah tetap berjalan.
Empat OPD yang menjadi mitra pengumpul tersebut yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup.
Dari hasil evaluasi, Komisi III optimistis tiga OPD mampu mencapai target penerimaan hingga akhir tahun, bahkan Dinas Perhubungan diproyeksikan melampaui target, khususnya pada item retribusi sewa Barang Milik Daerah (BMD).
“Kerja-kerja baik yang sudah dilakukan harus dipertahankan bahkan perlu ada inovasi baru untuk menunjang peningkatan PAD,” ujarnya.
Namun demikian, Harry mengakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih menghadapi persoalan serius, terutama belum adanya formula efektif dalam penagihan retribusi sampah rumah tangga.
Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan DLH dan mendukung langkah-langkah penyempurnaan, termasuk wacana untuk memfokuskan penarikan retribusi pada sektor sampah bisnis.
“Komisi tetap mendukung selama solusi yang diambil sesuai amanat undang-undang dan regulasi yang berlaku. Tidak boleh ada langkah di luar ketentuan hukum,” tegasnya.
Komisi III juga berencana menggelar rapat evaluasi PAD secara berkala setiap tiga bulan dengan memanggil seluruh OPD pengumpul untuk melaporkan progres realisasi pajak dan retribusi.
Selain itu, DPRD menyoroti persoalan tumpang tindih kewenangan pengelolaan retribusi sampah bisnis di internal Pemerintah Kota Ambon.
Harry menyebut, persoalan tersebut akan segera dibahas bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memastikan kejelasan kewenangan pemungutan.
“Kalau kewenangan ada di Bapenda maka harus diserahkan secara utuh dan target di DLH dihapus. Sebaliknya, jika sesuai aturan kewenangan ada di DLH maka target serupa di Bapenda juga harus dihapus agar lebih terstruktur,” jelasnya.
Saat ini, target retribusi sampah bisnis pada DLH mencapai Rp3,7 miliar, namun realisasi baru menyentuh sekitar Rp447 juta atau sekitar 12 persen. Di sisi lain, Bapenda juga memiliki target penerimaan sampah bisnis sebesar Rp6 miliar.
Komisi III juga menyoroti potensi retribusi dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai turut menghasilkan volume sampah cukup besar.
“Kalau rumah tangga ditagih retribusi sampah, maka tidak adil jika dapur MBG tidak dikenakan pungutan. Setiap dapur melayani ribuan porsi makanan per hari, tentu menghasilkan sampah dalam jumlah besar,” ungkap Harry.
Karena itu, DPRD meminta DLH segera melakukan kajian dan perhitungan sesuai regulasi untuk penerapan retribusi sampah pada seluruh dapur MBG.
Tak hanya itu, DLH juga didorong mengkaji dokumen lingkungan seperti UKL-UPL terhadap operasional dapur MBG guna mengantisipasi dampak pencemaran lingkungan.
“Kita mendukung program pemerintah, tetapi dampak lingkungannya juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan polusi akibat pengelolaan sampah yang kurang baik,” tandasnya.(LM01)
