Ambon,LensoMerah.com- Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menyoroti berbagai persoalan strategis mulai dari inflasi komoditas ikan, fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH), pengelolaan parkir, hingga target retribusi sampah dalam rapat bersama OPD mitra Komisi III, Selasa (19/5).
Terkait sektor perikanan, Harry menilai persoalan inflasi ikan di Kota Ambon perlu segera mendapat solusi jangka panjang. Menurutnya, sebagian besar hasil tangkapan nelayan justru langsung dijual ke restoran, eksportir, atau dikirim keluar daerah sehingga kebutuhan pasar lokal tidak terpenuhi secara optimal.
“Ambon dikenal memiliki potensi laut yang besar, tetapi setiap tahun kita tetap menganggarkan penanganan inflasi ikan. Ini harus dilihat dari sisi regulasi dan langkah konkret pemerintah daerah supaya kebutuhan masyarakat lokal tetap terpenuhi,” ujarnya.
Pada sektor pertanian dan peternakan, Komisi III menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkot Ambon yang dinilai masih jauh dari kata layak. Harry meminta Dinas Pertanian menyampaikan data rinci terkait kebutuhan anggaran pengembangan fasilitas RPH.
Ia menegaskan, setiap usulan anggaran harus disertai perhitungan manfaat dan potensi penerimaan daerah.
“Kalau misalnya dianggarkan Rp5 miliar untuk finalisasi RPH, harus jelas rincian kebutuhannya dan potensi pemasukan yang dihasilkan. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, kita harus bicara soal efisiensi dan dampak ekonominya,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti potensi retribusi parkir, khususnya pada kegiatan-kegiatan besar yang menghadirkan banyak kendaraan pribadi. Harry meminta pemerintah segera melegalkan pengelolaan parkir agar tidak terus dikuasai pihak-pihak ilegal.
“Kalau tidak dikelola pemerintah, tetap ada yang kelola secara ilegal. Padahal kalau masuk ke kas daerah, manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas publik,” katanya.
Sementara itu, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Harry mempertanyakan target retribusi sampah bisnis yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp6 miliar. Ia menilai terdapat potensi tumpang tindih kebijakan yang perlu segera diselesaikan melalui pembahasan panitia kerja (Panja).
Selain itu, Komisi III memberikan apresiasi terhadap inovasi DLHP dalam pengelolaan retribusi sampah rumah tangga, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan program kampung percontohan pengelolaan sampah.
Meski demikian, Harry menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar kebijakan baru tidak menimbulkan kebingungan di tengah warga.
“Proses sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh karena banyak masyarakat yang masih mempertanyakan mekanisme retribusi sampah rumah tangga ini,” ujarnya.
Ia juga meminta DLHP memberi perhatian khusus terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait dokumen lingkungan UKL-UPL dan pengelolaan sampah yang dihasilkan.
“Jangan sampai program pemerintah didukung, tetapi dampak lingkungannya justru dirasakan masyarakat. Pengawasan harus diperkuat, termasuk kemungkinan memasukkan dapur MBG dalam kategori sampah bisnis,” kata Harry.
Di akhir penyampaiannya, Harry berharap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) DLHP pada 2026 dapat meningkat sehingga menjadi dasar penambahan dukungan anggaran, khususnya untuk penguatan fasilitas pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Kita bukan hanya bicara menjaga Ambon tetap bersih, tetapi juga memperbaiki tata kelola persampahan secara menyeluruh. Kalau realisasi PAD memuaskan, tentu bisa menjadi dasar memperjuangkan tambahan anggaran,” pungkasnya.(LM01)
