AMBON,LensoMerah.com — Polemik tata kelola PT DSA kembali memanas. DPRD Kota Ambon mempertanyakan belum digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meski permintaan untuk menggelar forum tersebut disebut telah berulang kali disampaikan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw, mempertanyakan posisi pemegang saham yang disebut hanya menguasai sekitar satu persen saham, tetapi dinilai memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan perusahaan.
“Pertanyaannya, pemilik saham yang tidak dominan atau hanya satu persen saham, kok bisa mengatur dirinya sendiri?” tegas Nikijuluw kepada Wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (21/9).
Menurut Nikijuluw, Pemerintah Kota Ambon bersama pemegang saham telah beberapa kali meminta agar RUPS digelar. Persoalan tersebut bahkan kini telah bergulir ke ranah hukum setelah DSA mengajukan gugatan dan proses persidangan masih berlangsung.
Ia mengatakan, permintaan RUPS bukan baru sekali disampaikan. Sejumlah surat telah dilayangkan, termasuk permohonan penyelenggaraan RUPS tertanggal 30 Juni serta surat kepada Dewan Komisaris pada 7 Juli.
“Surat yang dilayangkan pemegang saham bukan hanya satu kali. Ada permohonan penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan penetapan izin penyelenggaraan RUPS. Ini sudah berulang,” ujarnya.
Nikijuluw menilai RUPS penting untuk memperjelas kewenangan masing-masing pihak sekaligus memastikan pengelolaan perseroan berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, persoalan tata kelola perusahaan juga tidak bisa dilepaskan dari pelayanan air bersih yang menjadi bagian dari aktivitas DSA, khususnya di kawasan Batu Merah dan Karpan.
Ia menyebut masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan perusahaan di wilayah tersebut.
“Pemkot membutuhkan DSA untuk mendukung program pemerintah, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Tetapi pelayanan DSA selalu mendapat komplain, terutama di Batu Merah dan Karpan yang menjadi wilayah kerja mereka,” katanya.
Karena itu, Nikijuluw kembali mempertanyakan alasan RUPS belum dilaksanakan. Menurutnya, forum pemegang saham justru dibutuhkan untuk membahas berbagai persoalan perusahaan secara terbuka, termasuk pengelolaan internal dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau memang semuanya berjalan sesuai aturan, kenapa harus menghindari RUPS? Ada apa?” ujarnya.
Sorotan lainnya menyangkut penggunaan aset Pemerintah Kota Ambon dalam aktivitas DSA. Nikijuluw menilai penggunaan aset pemerintah harus dibarengi tata kelola perusahaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, hal ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi DSA bekerja di atas aset Pemerintah Kota Ambon. Jangan sampai menggunakan aset pemerintah, tetapi pemegang saham hanya satu persen justru mendominasi fungsi pemegang saham yang lebih besar,” tandasnya.
Nikijuluw menegaskan, persoalan tersebut tidak semata menyangkut kepentingan internal perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan air bersih.
Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada saat yang sama, kepentingan pelayanan publik dan tata kelola perusahaan, kata dia, harus tetap menjadi perhatian.(LM01)
