AMBON, LensoMerah.com — Puluhan massa Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Pulau Ambon menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (21/9/2026).
Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Kota Ambon segera menindaklanjuti dugaan masih berlangsungnya praktik prostitusi di kawasan eks lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Aksi tersebut dipimpin Amin Fidmatan selaku koordinator lapangan. Dalam orasinya, Amin mengatakan penutupan lokalisasi oleh Pemkot Ambon pada 2020 tidak boleh berhenti pada kebijakan administratif semata.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kawasan yang telah ditetapkan sebagai eks lokalisasi tersebut benar-benar terbebas dari aktivitas prostitusi.
“Kami turun menyampaikan aspirasi terkait beberapa persoalan sosial yang penting. Salah satunya adalah persoalan tempat prostitusi yang telah ditutup pemerintah kota pada tahun 2020 sesuai perwali,” kata Amin di hadapan massa aksi.
Amin menyebut BKPRMI menerima informasi dari masyarakat serta menemukan indikasi di lapangan yang diduga menunjukkan masih adanya aktivitas prostitusi di kawasan tersebut.
“Kami mendapatkan informasi dari lapangan dan warga setempat bahwa masih terjadi praktik prostitusi. Karena itu kami meminta DPRD menindaklanjuti persoalan ini dan Pemkot memberikan ketegasan dalam mengawal aturan tentang penutupan lokalisasi,” tegasnya.
BKPRMI meminta pemerintah tidak membiarkan kawasan yang telah ditetapkan sebagai eks lokalisasi kembali digunakan sebagai tempat aktivitas prostitusi.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa BKPRMI diterima langsung Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela.
Dalam pertemuan tersebut, Tamaela menyebut aspirasi yang disampaikan BKPRMI menjadi informasi penting bagi DPRD untuk ditindaklanjuti.
Tamaela mengatakan DPRD sebelumnya telah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas prostitusi di kawasan eks lokalisasi Batu Merah. Namun, penyampaian aspirasi secara langsung oleh BKPRMI dinilai memberikan gambaran lebih jelas mengenai persoalan tersebut.
Ia menegaskan kawasan eks lokalisasi Batu Merah harus disterilkan dari aktivitas yang melanggar ketentuan.
Menurut Tamaela, penutupan lokalisasi tersebut memiliki dasar hukum, termasuk Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta keputusan Wali Kota Ambon yang menjadi dasar penutupan lokalisasi Negeri Batu Merah pada 6 Februari 2020.
“Lokasi itu wajib ditutup dan disterilkan dari seluruh aktivitas yang melanggar aturan,” tegas Tamaela.
Ia memastikan DPRD akan mendorong langkah penertiban melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon, Satpol PP, kepolisian, maupun aparat penegak hukum lainnya.
Tamaela juga meminta pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar kawasan yang telah ditutup tersebut tidak kembali digunakan untuk aktivitas prostitusi.
“Bukan hanya memberikan pernyataan bahwa tempat itu harus ditutup, tetapi harus dikawal dan dimonitor langsung. Kalau masih ada, masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan informasi dan konsekuensi hukum berlaku bagi mereka yang terlibat,” tandasnya.(LM01)
