Ambon,LensoMerah.com- Anggota Tim Perjuangan Pengungsi Jemaat Bethabara Kayu Tiga, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Ote Patty, menegaskan bahwa masyarakat pengungsi menuntut kepastian hukum atas sertifikat tanah yang hingga kini belum diterbitkan. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan bersama DPRD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, Selasa (3/2/2026).
Ote Patty menyampaikan bahwa secara hukum, proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berjalan menunjukkan status tanah warga berada dalam kondisi clear and clean. Oleh karena itu, negara dinilai masih memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan dan menerbitkan sertifikat tanah masyarakat.
“Kalau PTSL masih berjalan, berarti status tanah itu clear and clean. Kalau sampai hari ini sertifikat belum terbit, maka itu yang kami pertanyakan ke BPN,” tegas Ote.
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul justru berkaitan dengan proses administrasi di BPN. Karena itu, pihaknya meminta BPN bertanggung jawab memberikan kejelasan dan segera menuntaskan penerbitan sertifikat bagi warga pengungsi.
Menurutnya, jika persoalan penyelesaian tanah berkaitan dengan pihak tertentu, maka negara harus mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak yang bersangkutan.
“Kalau penyelesaian itu ada pada Yohanes Samonik, silakan negara panggil yang bersangkutan. Kami ini pengungsi, negara wajib hadir dan melindungi,” ujarnya.
Ote juga menyoroti fakta bahwa dalam proses relokasi, warga pengungsi justru harus mengeluarkan biaya sendiri, padahal relokasi seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Relokasi itu seharusnya gratis, tapi masyarakat beta baru justru bayar. Negara harus menghargai perjuangan pengungsi,” katanya.
Ia menegaskan, negara melalui BPN harus berdiri untuk memberikan kepastian hukum dengan segera menerbitkan sertifikat tanah yang belum keluar, sebagai bukti nyata perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat.
“Tanggung jawab negara itu harus dibuktikan. Masyarakat harus dilindungi,” tegasnya.
Meski demikian, Ote mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan oleh BPN dalam pertemuan tersebut. Ia mengaku masyarakat mulai melihat adanya titik terang setelah adanya komitmen dari BPN untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tanah, sepanjang seluruh proses administrasi dapat dinyatakan jelas.
“Kami berterima kasih karena hari ini ada komitmen dari BPN untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Ia juga berharap DPRD Kota Ambon terus mengawal perjuangan masyarakat pengungsi, terutama karena persoalan tanah tersebut saat ini masih berproses secara hukum.
“Kami tidak mau berjuang sendiri. DPR harus hadir bersama kami sebagai representasi negara untuk melindungi rakyat,” pungkas Ote Patty, yang juga menjabat Ketua RT 004 serta anggota Tim Perjuangan Pengungsi Jemaat Bethabara Kayu Tiga.(LM01)
