Ambon,LensoMerah.com- Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa proses seleksi pengelolaan parkir yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan telah berjalan transparan, sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Hary Putra Far-Far usai rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, DPRD melalui fungsi pengawasan terus mendorong agar seluruh proses seleksi dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun informasi yang menyesatkan.
“Sesuai dengan tahapan yang dilakukan dinas, kami di DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan proses ini transparan serta terus dipublikasikan dengan baik dan benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika terdapat pihak atau kelompok yang merasa tidak puas terhadap hasil seleksi, maka disediakan jalur hukum dan mekanisme resmi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan agar informasi yang beredar tidak digiring untuk kepentingan tertentu apalagi dipolitisir.
“Silakan tempuh jalur yang sudah disediakan oleh undang-undang. Tapi kami berharap informasi mengenai proses ini tidak diarahkan pada kepentingan orang per orang, tidak digiring, dan tidak dipolitisir. Semua sudah terjawab dalam rapat hari ini,” tegasnya.
Hary juga menekankan bahwa Komisi III DPRD Kota Ambon tetap membuka ruang kritik dari siapa pun, selama kritik tersebut berbasis fakta, bukan asumsi atau fitnah.
“Kami tidak pernah anti kritik. Tapi tolong kedepankan fakta. Kalau ada dalil atau tudingan, itu harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia meluruskan persepsi yang berkembang di publik terkait proses pemilihan pengelola parkir. Menurutnya, proses yang dilakukan bukan tender atau lelang, melainkan seleksi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Ini bukan tender, bukan lelang. Ini seleksi. Jadi bukan penawaran tertinggi yang menang, tetapi perusahaan yang memiliki kualifikasi dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai amanat Permendagri dan aturan lainnya,” jelas Hary.
Ia menilai penting bagi media untuk menyampaikan informasi ini secara utuh agar menjadi pencerahan bagi masyarakat, sekaligus meluruskan anggapan bahwa Pemerintah Kota Ambon memilih pihak dengan penawaran terendah.
“Ini harus digarisbawahi, supaya publik paham bahwa proses ini bukan lelang. Ini seleksi berbasis kualifikasi,” tambahnya.
Terkait pihak ketiga yang nantinya ditetapkan sebagai pengelola parkir, Hary menegaskan bahwa fokus ke depan adalah pengawasan terhadap perjanjian kerja sama. DPRD, kata dia, akan memastikan perjanjian tersebut memiliki legal standing yang kuat dan mengakomodir hak serta kewajiban seluruh pihak, termasuk para juru parkir.
“Kami berharap perjanjian kerja sama ini jelas, mengakomodir kepentingan juru parkir, serta menjamin hak dan kewajiban pihak ketiga dan jukir terpenuhi secara berimbang,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap mitra pemerintah daerah. Apabila pihak ketiga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka sanksi hingga pemutusan kerja sama dapat dilakukan.
“Kalau tidak melaksanakan hak dan kewajiban, sesuai klausul perjanjian, kerja sama bisa diubah bahkan diputus kapan saja. Ini penting agar semua pihak terikat dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Hary juga menekankan bahwa tujuan utama penataan parkir bukan semata-mata mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di Kota Ambon. PAD, menurutnya, merupakan implikasi dari sistem penataan parkir yang baik dan tertib.
“Tujuan utama perparkiran ini adalah penataan. Dari penataan itu baru ada implikasi penerimaan daerah. Karena ini retribusi, maka sarana dan prasarana wajib disiapkan,” pungkasnya.(LM01)
