AMBON, LensoMerah.com — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon mempertegas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon 2025-2045. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian pemanfaatan ruang tanpa menjadi hambatan bagi perizinan usaha dan investasi.
Penegasan itu disampaikan Ketua Pansus III DPRD Kota Ambon, Hary Far Far, seusai rapat lanjutan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu (29/9).
Menurut Hary, pembahasan RTRW memiliki posisi strategis karena regulasi tersebut akan menjadi dasar penataan dan pemanfaatan ruang Kota Ambon dalam jangka panjang.
“Ini merupakan rapat lanjutan setelah kurang lebih hampir satu tahun proses pembahasan revisi RTRW Kota Ambon 2025-2045,” kata Hary kepada wartawan.
Ia mengatakan Pansus tidak ingin materi yang nantinya ditetapkan dalam Ranperda RTRW justru menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah maupun masyarakat.
Berbeda dengan Ranperda reguler, RTRW memiliki masa berlaku yang panjang. Karena itu, substansi yang ditetapkan harus lebih spesifik dan mampu mengantisipasi kebutuhan pembangunan Kota Ambon ke depan.
“Kalau sudah ditetapkan, revisinya kurang lebih 10 tahun. Berarti materi muatannya hari ini harus lebih spesifik,” ujarnya.
Hary menegaskan salah satu perhatian utama Pansus adalah memastikan ketentuan tata ruang tidak menjadi penghambat proses perizinan.
Menurut dia, kepastian tata ruang sangat penting bagi pelaku usaha dan investor karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha.
“Ranperda ini harus bisa mengakomodir seluruh kepentingan, terutama berkaitan dengan proses perizinan,” tegasnya.
Ia mengatakan kepastian regulasi menjadi pintu masuk bagi investasi di Kota Ambon. Karena itu, potensi ekonomi daerah harus didukung dengan aturan tata ruang yang jelas dan tidak tumpang tindih.
“Ini merupakan pintu masuk untuk memastikan seluruh kepentingan pelaku usaha maupun investor yang masuk nantinya secara regulasi sudah memungkinkan untuk pemanfaatan ruang,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga mencermati sejumlah persoalan aktual yang dinilai perlu mendapatkan kepastian melalui Ranperda RTRW.
Beberapa di antaranya menyangkut Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha minuman beralkohol, izin pertambangan batuan, serta NIB sejumlah perusahaan yang aktivitasnya merupakan kelanjutan dari usaha yang telah berjalan.
“Jadi ada beberapa isu terkini dan faktual yang juga harus sudah boleh dijawab dalam Ranperda ini. Di antaranya NIB untuk minuman beralkohol, izin tambang batuan dan NIB untuk beberapa perusahaan yang sifatnya melanjutkan,” ungkap Hary.
Pansus III DPRD Kota Ambon masih akan menggelar satu kali rapat lanjutan pada pekan depan. Pembahasan akan difokuskan pada keseluruhan substansi Ranperda, terutama penataan kawasan dan pemanfaatan ruang.
“Kita sepakati minggu depan ada satu kali lagi rapat untuk membahas seluruh substansi, baik mengenai penataan kawasan maupun pemanfaatan ruang,” tandasnya.(LM01)
