AMBON,LensoMerah.com- Komisi III DPRD Kota Ambon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait rencana perubahan fungsi parkir apung di kawasan Terminal dan Pasar Mardika.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far Far, mengatakan keberadaan parkir apung sebagai fasilitas parkir perlu dievaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan lokasi tersebut kurang relevan digunakan sebagai lahan parkir dan Pemkot berencana mengalihfungsikannya untuk menampung pedagang, keputusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Yang namanya parkir apung itu merupakan aset pemerintah. Sesuai dengan kewenangan secara perundang-undangan, itu mutlak ada di pemerintah kota,” kata Hary kepada LensoMerah.com di Kantor DPRD Kota Ambon Rabu( 30/9)
Menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan penggunaan parkir apung sebagai lahan parkir dinilai kurang relevan. Karena itu, apabila Pemkot Ambon memiliki rencana mengubah fungsi lokasi tersebut untuk menampung pedagang, Komisi III menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah daerah.
“Berdasarkan hasil evaluasi, memang kurang relevan kalau tempat itu lalu dijadikan lahan parkir. Kalau ada wacana atau rencana pemerintah daerah untuk mengalihkan fungsi dari lahan parkir untuk menampung pedagang, maka prinsipnya kami Komisi III mengembalikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Hary memastikan perubahan fungsi parkir apung tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Terminal dan Pasar Mardika.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah lokasi parkir lain di kawasan Pasar Mardika yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan parkir masyarakat.
“Yang pasti bahwa jadi dan tidak sebagai parkir apung ini juga tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di wilayah terminal dan Pasar Mardika, karena di Pasar Mardika juga ada lahan parkir lainnya yang bisa difungsikan,” katanya.
Sementara terkait kepentingan pedagang apabila parkir apung nantinya dialihkan menjadi lokasi aktivitas perdagangan, Hary menyebut persoalan tersebut lebih berkaitan dengan Komisi II DPRD Kota Ambon.
“Kalau menurut pedagang, nanti bicara dengan Komisi II,” pungkasnya.(LM01)
