AMBON,LensoMerah.com — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon merampungkan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Pangan, Jumat (2/10/2026).
Uji publik yang digelar di DPRD Kota Ambon tersebut menjadi bagian dari tahapan pembentukan regulasi sebelum Raperda memasuki proses harmonisasi.
Ketua Pansus III DPRD Kota Ambon, Harry P. Far-Far, mengatakan uji publik bukan merupakan tahapan akhir dalam pembahasan Raperda.
Berbagai masukan, saran, dan pembobotan dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan bagi Pansus untuk menyempurnakan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Hasil uji publik ini nantinya akan dibahas lagi dalam fase harmonisasi antara Bappemperda Kota Ambon, dinas teknis terkait, bersama teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Far-Far usai uji publik di Kantor DPRD Kota Ambon
Menurutnya, uji publik dilakukan untuk menyerap pandangan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan di Kota Ambon.
Masukan tersebut dinilai penting agar regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi ketahanan pangan di Kota Ambon.
Far-Far mengatakan, pembahasan Raperda juga harus memperhatikan konsekuensi anggaran setelah regulasi tersebut ditetapkan.
Menurutnya, keberadaan Raperda harus dapat memberikan dukungan nyata kepada petani lokal sekaligus memperkuat cadangan pangan Kota Ambon.
“Cadangan pangan Kota Ambon juga harus diperkuat mulai dari petani dan seluruh instansi pemerintah, baik desa, kelurahan hingga kecamatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan cadangan pangan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah kota. Dukungan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta pelaku usaha dan masyarakat juga diperlukan.
Pansus berharap Raperda Ketahanan Pangan nantinya dapat menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kota Ambon untuk memperoleh dukungan pembiayaan melalui program ketahanan pangan nasional.
Pansus III juga mendorong agar cakupan kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada sektor pertanian.
Pelaku peternakan di Kota Ambon juga perlu mendapat perhatian dalam regulasi tersebut karena menjadi bagian dari rantai ketersediaan pangan daerah.
Sejumlah substansi teknis juga akan diatur lebih lanjut dalam Raperda, antara lain klasifikasi pangan lokal serta pengaturan mengenai batas atas dan batas bawah harga jual pangan lokal.
Far-Far berharap Raperda tersebut nantinya tidak berhenti sebagai payung hukum.
Regulasi itu diharapkan memberikan manfaat konkret bagi petani dan peternak, memperkuat posisi pangan lokal, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan Kota Ambon.
“Intinya kita berharap Raperda ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku pertanian dan peternakan, serta dapat memperkuat ketahanan pangan di Kota Ambon,” pungkasnya.(LM01)
