AMBON,LensoMerah.com — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku tidak dapat langsung beroperasi meski pembangunan fasilitas telah rampung.
Setiap SPPG wajib memenuhi persyaratan fasilitas, infrastruktur, dokumen administrasi, serta menjalani proses verifikasi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Maluku, dr. Rosita, mengatakan tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan SPPG benar-benar siap sebelum melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Rosita kepada Wartawan disela peluncuran serentak SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10).
Kegiatan tersebut berlangsung di Negeri Alang, Kecamatan Leitimur Barat, Maluku.
“Kalau semua dokumennya sudah terpenuhi dan persyaratannya sudah terpenuhi, baru bisa melakukan operasional. Jadi terverifikasi dulu dan sudah ada dana, baru bisa beroperasi,” kata Rosita.
Menurut Rosita, persyaratan operasional SPPG tidak hanya berkaitan dengan bangunan. Standar BGN juga mencakup tata letak, sarana dan prasarana, pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga sistem sanitasi.
Dalam tata letak SPPG, tersedia area logistik untuk memisahkan bahan mentah, bahan basah, dan bahan kering. Setiap bahan yang diterima terlebih dahulu diperiksa kualitasnya sebelum disimpan sesuai jenis.
Bahan kemudian masuk ke ruang persiapan, ruang produksi, ruang pendinginan, pemorsian hingga area distribusi.
“Semua sudah ada SOP-nya, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan pendistribusian,” ujarnya.
Pengelolaan limbah juga menjadi salah satu persyaratan penting. Setiap SPPG diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup.
IPAL diperiksa secara berkala. Sementara grease trap atau perangkap lemak wajib diperiksa dan dibersihkan setiap hari.
Rosita mengatakan seluruh proses pemeliharaan tersebut harus dicatat melalui formulir pemeriksaan sebagai bagian dari pengawasan.
Selain itu, SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Dinas Kesehatan. Sertifikasi halal juga akan menjadi persyaratan pada tahapan berikutnya.
Untuk SPPG dengan kapasitas pelayanan hingga 3.000 penerima manfaat, tenaga tertentu juga diwajibkan memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rosita menegaskan, operasional SPPG tidak semata-mata ditentukan berdasarkan selesainya pembangunan.
Setelah seluruh standar dan dokumen dipenuhi, SPPG harus menjalani verifikasi yang melibatkan tim teknis di daerah bersama tim dari pusat.
Jika hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, proses administrasi dan pencairan dana dilakukan sebelum SPPG mulai memberikan pelayanan.
Rosita mengatakan kapasitas pelayanan SPPG juga tidak langsung dipaksakan mencapai jumlah maksimal.
Satu SPPG memiliki kapasitas hingga sekitar 3.000 penerima manfaat. Namun, pelayanan dapat dimulai dari sekitar 500 penerima, kemudian meningkat menjadi 1.000, 1.500 hingga mencapai kapasitas maksimal.
“Kalau untuk sekarang kita melayani bertahap, minggu pertama 500, kemudian sampai 1.000 dan 1.500. Jadi jumlah relawannya juga menyesuaikan,” jelasnya.
Untuk kapasitas maksimal 3.000 penerima manfaat, kebutuhan tenaga kerja dapat mencapai sekitar 47 orang. Ketika jumlah penerima manfaat belum mencapai kapasitas maksimal, kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan tahapan pelayanan.
Pembagian tenaga dilakukan berdasarkan fungsi dan kebutuhan operasional di masing-masing bagian.
BGN juga memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar lokasi SPPG dalam proses perekrutan relawan.
Relawan juga diarahkan berasal dari kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah, dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) program MBG.
“Intinya untuk relawan kita tidak boleh mengambil dari masyarakat luar. Harus yang berada di sekitar SPPG,” tegas Rosita.
Selain memastikan pemenuhan gizi, program MBG juga diarahkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Bahan pangan yang digunakan SPPG diutamakan berasal dari UMKM, petani, koperasi dan pemasok lokal.
Dalam satu SPPG, kebutuhan bahan makanan dapat dipenuhi sekitar 5 hingga 15 pemasok.
“Pada intinya program ini bukan hanya makanan bergizi gratis, tapi kita juga melihat perekonomian. Amanatnya lebih kepada masyarakat di bawah,” kata Rosita.
Menurutnya, pemasok tidak harus berasal dari UMKM yang sebelumnya telah terdaftar secara khusus. Pelaku UMKM maupun produsen lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan dapat masuk dalam rantai pasok SPPG.
Keberadaan SPPG juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jumlah relawan disesuaikan dengan kapasitas penerima manfaat dan ketentuan dalam juknis MBG.
Dalam operasional harian, personel SPPG bekerja mengikuti tahapan produksi hingga distribusi makanan.
KSPPG dan tenaga terkait mulai beraktivitas sekitar pukul 02.00 hingga 08.00. Mereka kemudian kembali bertugas pada sore hingga malam, sekitar pukul 17.00 sampai 19.30 atau 20.00.
Sementara tenaga lainnya mulai bekerja sekitar pukul 09.00 hingga 15.00 dan kembali bergabung pada sore hari.
Pembagian waktu tersebut dilakukan karena terdapat sejumlah tahapan kritis yang membutuhkan pengawasan, terutama proses memasak, pemorsian hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Rosita berharap moratorium pembangunan SPPG segera dicabut sehingga pembangunan unit-unit baru dapat kembali dilakukan.
Menurutnya, cakupan pelayanan MBG di Maluku saat ini masih belum menjangkau seluruh potensi penerima manfaat.
Penambahan SPPG melalui mitra mandiri maupun dukungan anggaran pemerintah dinilai diperlukan untuk memperluas cakupan pelayanan.
“Kita berharap dari 31 persen itu bisa terus meningkat sampai seluruh penerima manfaat dapat terlayani,” pungkasnya.(LM01)
