Ambon,LensoMerah.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan pengelolaan parkir di Kota Ambon pada 2027 harus mampu menjamin transparansi serta menutup potensi kebocoran penerimaan retribusi parkir.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan perlu menentukan metode pengelolaan yang paling efektif, baik dengan tetap menggandeng pihak ketiga, dikelola secara internal oleh pemerintah, maupun menerapkan sistem parkir digital.
“Prinsipnya, metode apa pun yang nantinya dipilih harus mampu menggaransikan tidak lagi terjadi kebocoran dalam penagihan retribusi parkir,” kata Harry Putra Far-Far kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (3/7).
Selain menyoroti sistem pengelolaan, Harry juga meminta perusahaan pengelola parkir, apabila nantinya tetap melibatkan pihak ketiga, agar rutin melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap para juru parkir (jukir).
Menurutnya, edukasi kepada jukir sangat penting agar mereka memahami tugas, tanggung jawab, serta etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap pihak ketiga secara rutin melakukan evaluasi terhadap jukir. Harus ada edukasi yang diberikan sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang menggunakan jasa parkir,” ujarnya.
Harry menekankan para juru parkir harus mengedepankan sikap ramah dan humanis dalam melayani masyarakat. Menurutnya, perilaku jukir tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi citra perusahaan pengelola parkir di mata publik.
“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jukir harus bersikap humanis. Itu penting karena akan menjadi citra perusahaan sekaligus menciptakan pelayanan parkir yang lebih baik di Kota Ambon,” tandasnya.(LM01)
