Ambon,LensoMerah.com-Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.
Dalam keterangannya di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (3/7/2027), Harry menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kewenangan penyelenggaraan parkir berada pada pemerintah kabupaten/kota.
“Prinsipnya sama. Ketika kewenangan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk penyelenggaraan parkir, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak peduli apakah ruas jalannya merupakan jalan nasional maupun jalan provinsi, penyelenggaraan parkir tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan seluruh ruas jalan sebagai kawasan parkir hanya demi meningkatkan pendapatan daerah. Penetapan lokasi parkir harus melalui kajian yang mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta ketertiban umum.
“Harus ada pertimbangan keselamatan dan keteraturan. Misalnya, ada lokasi yang potensinya besar untuk parkir, tetapi tidak boleh dijadikan kawasan parkir karena berada di tikungan, turunan, atau jalan bebas hambatan. Jika tetap dipaksakan, dapat membahayakan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Harry juga menyoroti pembinaan terhadap juru parkir (jukir). Menurutnya, tugas tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan pengelola parkir sebagai mitra Dinas Perhubungan, bukan DPRD.
Ia menjelaskan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah, sedangkan pengawasan terhadap pihak ketiga dilakukan oleh Dinas Perhubungan karena kedua belah pihak terikat dalam perjanjian kerja sama.
“Juru parkir adalah mitra perusahaan. Karena itu, proses perekrutan, pembinaan, dan edukasi mengenai tugas serta tanggung jawab mereka menjadi kewajiban pihak ketiga. Dinas Perhubungan kemudian melakukan evaluasi terhadap perusahaan sebagai mitranya,” katanya.
Harry menegaskan, seorang juru parkir memiliki sejumlah tugas utama, yakni menata kendaraan di lokasi parkir, memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjalankan seluruh tugas berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan parkir.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan jukir dalam menjalankan tugas, maka perusahaan pengelola tidak bisa lepas dari tanggung jawab.
“Kalau ada jukir melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, perusahaan juga harus bertanggung jawab karena merekalah yang memberikan penugasan kepada jukir. Atas kondisi seperti itu, Dinas Perhubungan wajib melakukan evaluasi terhadap perusahaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kerja sama pengelolaan parkir dilakukan melalui perjanjian antara Pemerintah Kota Ambon yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan sebagai pihak pertama dengan perusahaan pengelola sebagai pihak kedua. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama harus dilakukan secara berkala agar pengelolaan parkir berjalan profesional, meningkatkan PAD, sekaligus memberikan pelayanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Ambon.(LM01)
