Ambon,LensoMerah.com-Komisi III DPRD Kota Ambon mendorong percepatan digitalisasi sistem retribusi parkir sebagai upaya meningkatkan transparansi pengelolaan parkir sekaligus menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, kepada LensoMerah.com usai memimpin rapat bersama Dinas Perhubungan Kota Ambon dan CV Afif Mandiri selaku pihak ketiga pengelola parkir di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Ambon, Selasa (30/6).
Menurut Harry, rapat tersebut membahas empat agenda utama, yakni evaluasi realisasi penyetoran retribusi parkir, progres penyusunan regulasi parkir insidentil, berbagai kendala yang dihadapi pihak ketiga dalam pengelolaan parkir, serta rencana penerapan digitalisasi retribusi parkir.
Berdasarkan dokumen yang dipaparkan dalam rapat, pihak ketiga telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama. Dari target retribusi sebesar Rp4,3 miliar, penyetoran dilakukan setiap bulan sesuai nilai yang telah disepakati dalam kontrak.
“Secara administrasi, pihak ketiga telah menjalankan kewajibannya sesuai klausul perjanjian kerja sama dengan melakukan penyetoran retribusi setiap bulan,” ujar Harry.
Komisi III juga menyoroti regulasi parkir insidentil yang hingga kini masih dalam tahap penyusunan oleh Dinas Perhubungan bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon.
Menurut Harry, regulasi tersebut sangat penting sebagai dasar hukum penarikan retribusi pada lokasi-lokasi yang digunakan untuk kegiatan tertentu atau keramaian masyarakat.
“Kami berharap regulasi ini segera diselesaikan sehingga pengelolaan parkir insidentil memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara transparan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak ketiga yang memenuhi syarat,” katanya.
Terkait digitalisasi parkir, Harry mengungkapkan Dinas Perhubungan akan memulai uji coba sistem pembayaran digital dalam beberapa bulan ke depan pada tiga titik parkir di satu ruas jalan yang akan dijadikan zona tertib parkir.
“Kami berharap transformasi dari sistem manual ke digital dapat menutup kebocoran PAD sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III meminta CV Afif Mandiri meningkatkan pengawasan terhadap seluruh juru parkir (jukir) yang bertugas di lapangan. Evaluasi rutin dinilai penting untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan parkir.
Harry menegaskan, jukir harus diberikan pembinaan agar bekerja secara profesional, humanis, dan mematuhi ketentuan jam operasional. Komisi juga mengingatkan agar tidak ada lagi penarikan retribusi parkir setelah pukul 22.00 WIT.
“Kami meminta pihak ketiga terus melakukan evaluasi terhadap seluruh jukir. Berikan edukasi agar mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya, melayani masyarakat dengan baik, serta tidak melakukan penarikan parkir di luar jam operasional,” tegasnya.
Komisi III juga meminta jukir tidak memfasilitasi parkir kendaraan pada lokasi yang telah dilarang sesuai rambu lalu lintas demi menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
Dalam waktu dekat, Komisi III bersama Dinas Perhubungan akan melakukan audiensi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk membahas penyelenggaraan parkir di ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kota Ambon.
Di sisi lain, Komisi III turut menyoroti keberadaan jukir liar. Meski mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Ambon dan aparat kepolisian yang dinilai berhasil menekan jumlah jukir ilegal, Hary meminta penindakan terus dilakukan secara konsisten melalui koordinasi dengan Tim Saber Pungli.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga ketertiban dengan tidak memarkir kendaraan di lokasi yang bukan merupakan kawasan parkir resmi.
“Penataan parkir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Jangan parkir di tempat yang dilarang karena hal itu membuka ruang bagi munculnya jukir liar. Jika semua pihak bekerja sama, maka ketertiban akan terwujud dan PAD Kota Ambon dapat terus meningkat untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.(LM01)
