Ambon,LensoMerah.com- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap juru parkir (jukir) yang terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diberikan mulai dari pencabutan kartu identitas (ID Card) hingga pemberhentian sebagai petugas parkir.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, kepada LensoMerah.com usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Kota Ambon dan CV Afif Mandiri selaku pihak ketiga pengelola parkir di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kota Ambon, Selasa (30/6).
Menurut Yan, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kota Ambon terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir hingga Juni 2026.
“Komisi III melakukan pengawasan terhadap realisasi retribusi parkir sampai bulan Juni. Selain itu, ada berbagai masukan dan pengaduan masyarakat yang kami bahas bersama pihak ketiga sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia mengatakan, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius. Jika pelanggaran dilakukan oleh juru parkir, maka Dinas Perhubungan bersama pihak ketiga akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
“Kalau memang pelanggaran dilakukan oleh jukir, tentu akan ditindak. Sanksinya bisa berupa pencabutan ID Card hingga diberhentikan dari tugas sebagai juru parkir,” tegas Yan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kondisi parkir di kawasan Jalan A.Y. Patty yang telah ditetapkan sebagai kawasan tertib parkir. Menurut Yan, pemerintah telah menyediakan kantong-kantong parkir di lorong sekitar kawasan tersebut sebagai alternatif bagi masyarakat.
Namun, masih banyak pengendara yang memilih memarkir kendaraan di badan jalan karena dinilai lebih praktis, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas.
“Di kawasan A.Y.Patty Kota Ambon kami sudah menyiapkan lokasi parkir di lorong-lorong. Tetapi masih ada masyarakat yang memilih parkir di badan jalan karena lebih praktis. Konsekuensinya tentu harus siap menghadapi tindakan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Yan berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban parkir dengan memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku.
“Kami akan terus melakukan evaluasi bersama pihak ketiga agar pelayanan parkir semakin baik, tertib, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan retribusi daerah,” pungkasnya.(LM01)
