Ambon,LensoMerah.com- Forum Gerakan Peduli Masyarakat FGPM-Maluku menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi penyampaian pendapat di muka umum di DPRD Kota Ambon, Jumat (23/1/2026). Aksi ini merupakan respons atas penutupan aktivitas Galian C (pasir dan batu) di sejumlah lokasi di Kota Ambon yang dinilai berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya para sopir truk pengangkut material.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIT itu diikuti sekitar 30 orang massa. Mereka menyuarakan keresahan masyarakat di sekitar lokasi Galian C Dusun Dati Wailette Negeri Hative Besar, kawasan Air Besar, serta Batu Gong Passo, Kecamatan Baguala. Penutupan aktivitas tambang di wilayah tersebut disebut telah memutus mata pencaharian ratusan pekerja sektor informal.
Koordinator lapangan aksi, Panji Kilbuti, menegaskan bahwa penutupan akses Galian C, khususnya di Passo yang telah berlangsung selama empat hari terakhir, telah membuat sekitar 300 sopir truk kehilangan penghasilan.
“Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal perut rakyat. Banyak dari kami tidak lagi memiliki pemasukan untuk membiayai kuliah anak dan kebutuhan keluarga. Kami menjerit, tapi belum ada keputusan nyata,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, FGPM-Maluku mendesak Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon untuk segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Selain itu, massa meminta adanya kebijakan relaksasi agar aktivitas pengangkutan pasir dan batu dapat kembali berjalan sambil menyesuaikan dengan regulasi yang dinilai kerap berubah.
Massa aksi juga meminta Wali Kota Ambon mempertimbangkan dampak lanjutan dari mogok operasional Galian C, yang berimplikasi pada hilangnya mata pencaharian ratusan sopir truk, menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta terhambatnya pasokan material pembangunan infrastruktur di Kota Ambon dan Provinsi Maluku.
Audiensi diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, yang menyatakan bahwa DPRD memahami kegelisahan para pekerja dan masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan bahwa Komisi III telah proaktif mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna mendelegasikan pengelolaan izin Galian C ke tingkat yang lebih operasional, dengan tetap berpijak pada kajian akademik dan hukum yang kuat.
“Perlu kami luruskan, kewenangan perizinan tambang batuan bukan berada pada DPRD atau Pemerintah Kota, melainkan di bawah kewenangan Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi dan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM,” jelas Far-Far.
Menurutnya, tersendatnya proses perizinan disebabkan adanya penambahan persyaratan administrasi bagi para pengusaha. Meski DPRD melihat adanya itikad baik dari pelaku usaha, kendala teknis di tingkat provinsi serta tekanan dari kelompok tertentu turut memicu penutupan operasional.
Namun demikian, DPRD Kota Ambon secara prinsip mendorong agar aktivitas Galian C dapat kembali dibuka dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
“Kami mendorong solusi jalan tengah. Roda ekonomi harus tetap berputar, tetapi aturan hukum dan prinsip lingkungan juga tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Ia menambahkan, khusus wilayah Waheru, operasional Galian C belum dapat dilanjutkan karena berada dalam kawasan hutan lindung, yang berada di luar kewenangan pemerintah kota maupun provinsi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Ambon akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD serta Dinas SDM Provinsi Maluku. DPRD juga mengimbau para pemilik tambang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai regulasi yang berlaku, sembari bersama-sama mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti.
Aksi unjuk rasa FGPM-Maluku berakhir pada pukul 12.00 WIT dan berlangsung aman, tertib, serta kondusif. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan pengawalan aparat, meninggalkan harapan akan adanya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Ambon.(LM01)
