Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024, telah dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait proses pengadaan ASN di lingkungan Pemkot Ambon.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Steven Dominggus, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi dan kompetensi, hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Seluruh proses seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK, telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Tidak ada tahapan yang dilakukan di luar ketentuan,” jelas Steven melalui pesan WhatsApp, Kamis (22/1/2026).
Ia menerangkan, khusus seleksi PPPK dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang telah terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara, sedangkan tahap kedua bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi minimal dua tahun pada instansi pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama BKN.
“Seluruh tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN wajib diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Bahkan peserta yang sempat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap administrasi PPPK Tahap I kembali diaktifkan dan dapat mengikuti seleksi PPPK Tahap II,” ungkapnya.
Steven juga mengungkapkan bahwa BKN telah dua kali melakukan verifikasi data, masing-masing pada 22 November dan 30 Desember 2024. Verifikasi tersebut bertujuan memastikan seluruh tenaga non-ASN yang telah terdata namun belum mendaftar dapat difasilitasi mengikuti seleksi PPPK Tahap II, sesuai kriteria tambahan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Terkait tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN, Steven menegaskan bahwa Pemkot Ambon tetap berupaya memberikan perhatian. Bahkan, Pemkot telah menyurati pemerintah pusat pada 10 Januari 2025 agar kelompok tersebut dapat diakomodir dalam seleksi PPPK Tahap II. Namun upaya itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya regulasi yang mendukung.
“Pemerintah Kota Ambon tetap berpedoman pada aturan. Tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN tidak dapat diakomodir karena tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Steven memastikan seluruh proses seleksi kompetensi hingga penetapan hasil sepenuhnya dilaksanakan secara digital oleh BKN. Pemkot Ambon juga menjamin keterbukaan informasi dengan mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui laman resmi pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
Dengan penegasan ini, Pemkot Ambon berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait proses seleksi ASN Tahun 2024.(LM01)
