Ambon,LensoMerah.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan retribusi parkir secara regulasi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancara via WhatsApp, Selasa (27/1/2026), menanggapi polemik penataan kawasan Pasar Mardika.
“Yang pertama harus dipahami, secara regulasi kewenangan retribusi parkir itu diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Itu amanat undang-undang, jadi kita harus clear di situ dulu,” tegas Hary.
Ia menjelaskan, secara substansi kawasan Pasar Mardika memang berada di atas jalan nasional. Namun demikian, Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut melalui Dinas Perhubungan Kota Ambon.
“Walaupun status jalannya jalan nasional, pemerintah kota tetap berwenang mengatur ketertiban lalu lintas di dalamnya,” jelasnya.
Menurut Hary, pemasangan rambu lalu lintas berupa larangan parkir di kawasan Mardika merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan, baik masyarakat umum maupun unsur pemerintah lainnya.
“Kalau sudah ada rambu dilarang parkir, itu berarti tidak boleh ada aktivitas perparkiran di situ, baik menyelenggarakan maupun memfasilitasi. Rambu itu jelas dan wajib ditaati,” tegasnya.
Terkait dinamika yang masih berkembang, Hary mengungkapkan bahwa DPRD Kota Ambon secara kelembagaan telah meminta telaah hukum dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon guna memastikan setiap kebijakan ke depan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Proses ini sementara berjalan. Kita tunggu hasil kajian hukum untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi III, menegaskan sikap senada dan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Ambon dalam menata serta mengatur kawasan Mardika secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Tujuan utamanya adalah menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengguna fasilitas di kawasan Mardika, baik sopir angkutan, masyarakat, pedagang, maupun pembeli. Penataan ini penting agar kawasan Mardika tertib, aman, dan nyaman,” pungkas Hary.(LM01)
