Ambon,LensoMerah.com – PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Pattimura Ambon memberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan profesionalisme dalam memberikan pendampingan hukum. Penyerahan penghargaan berlangsung di Kantor Kejati Maluku, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, CEO PT Angkasa Pura Regional V, General Manager PT Angkasa Pura Bandara Internasional Pattimura Ambon, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, para asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para koordinator, serta Jaksa Pengacara Negara Kejati Maluku.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh CEO PT Angkasa Pura Regional V, Handy Heryudhitiawan, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pendampingan hukum yang dilakukan Kejati Maluku, khususnya dalam penanganan perkara perdata Nomor 272/PDT.G/2024/PN.AMB melawan penggugat Efradus Tipawael.
Dalam sambutannya, Handy Heryudhitiawan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kemenangan administratif.
“Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan di atas kertas, tetapi merupakan wujud nyata penyelamatan aset dan keuangan negara, sekaligus bukti kuatnya sinergi antara BUMN dan Kejaksaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendampingan hukum yang profesional dari Kejati Maluku telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi PT Angkasa Pura dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola bandara.
Momentum pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pijakan untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kejaksaan, khususnya dalam mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang berintegritas.
Kejaksaan Tinggi Maluku menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan negara, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.(LM01)
