Ambon,LensoMerah.com- Ketua DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah, termasuk terkait pengelolaan parkir, harus berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, regulasi merupakan dasar utama bagi pemerintah dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, sehingga tidak boleh diabaikan.
“Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berbasis dan merujuk pada aturan perundang-undangan. Itu menjadi dasar regulasi dalam mengambil keputusan,” ujarnya kepada media di Balai Rakyat Belakang Soya Ambon Rabu ( 8/4)
Terkait pernyataan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai pengelolaan parkir, Far-Far menekankan bahwa rujukan pengelolaan tersebut telah diatur dalam undang-undang, khususnya terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Pengelolaan parkir itu ada rujukannya dalam undang-undang PDRD. Sesuai aturan tersebut, kewenangan pemungutan retribusi parkir merupakan kewenangan mutlak pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk taat pada regulasi yang berlaku.
“Kami meminta pemerintah provinsi untuk patuh pada aturan. Jangan bertindak berdasarkan kepentingan atau keinginan semata, tetapi harus berbasis regulasi yang ada,” katanya.
Selain itu, Far-Far menegaskan bahwa pengelolaan parkir tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menyangkut aspek pengaturan dan penataan di lapangan.
“Urgensinya bukan hanya soal pendapatan atau retribusi, tetapi bagaimana parkir itu diatur dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memungut retribusi, tetapi juga memastikan sistem pengelolaan parkir berjalan tertib dan teratur.
“Kalau pemerintah daerah menagih retribusi, maka wajib juga mengatur pengelolaannya. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” tandasnya.(LM01)
