Ambon ,LensoMerah.com-Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar mengkaji regulasi secara matang sebelum mengeluarkan pernyataan maupun kebijakan kepada publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dalam setiap tindakan harus berpedoman pada kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan, serta menjaga hubungan yang saling menghargai antar tingkatan pemerintahan.
“Pemerintah bekerja dan bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Harus ada saling menghargai, apalagi ibu kota Provinsi Maluku berada di Kota Ambon,” ujarnya kepada media di Balai Rakyat Belakang Soya Ambon, Rabu( 8/4)
Far-Far juga menyoroti pernyataan-pernyataan yang dinilai berkembang liar di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik. Ia meminta agar pemerintah lebih bijak dalam berkomunikasi kepada publik.
“Pernyataan yang berkembang liar di masyarakat harus dihentikan. Pemerintah harus mengeluarkan pernyataan yang mengimbau dan menenangkan masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga berharap DPRD Provinsi Maluku dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bagian dari mekanisme check and balance.
“Kami berharap DPRD Provinsi dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Setiap tindakan pemerintah daerah harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang,” katanya.
Terkait rencana pengelolaan parkir oleh pemerintah provinsi, Far-Far menilai hal tersebut seharusnya tidak menjadi prioritas utama sebelum pembenahan sarana dan prasarana dilakukan, khususnya jalan provinsi di Kota Ambon.
“Kalau ingin mengelola parkir, yang lebih penting itu benahi dulu sarana dan prasarana. Jalan provinsi di Kota Ambon saat ini belum sepenuhnya direvitalisasi dan justru menghambat aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi jalan di wilayah Nusaniwe yang hingga kini belum terselesaikan meski telah berlangsung bertahun-tahun.
“Terutama di wilayah Nusaniwe, jalan itu sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan,” ungkapnya.
Far-Far menambahkan, saat ini sejumlah perbaikan jalan justru dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon sebagai bentuk dorongan untuk mengatasi persoalan infrastruktur tersebut.
“Bahkan beberapa ruas jalan sekarang dikerjakan oleh Pemerintah Kota,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan retribusi, termasuk parkir, harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai sebagai syarat utama.
“Dalam pengelolaan retribusi, sarana dan prasarana harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi fokus saja benahi jalan dulu karena itu akses utama masyarakat,” tegasnya.
Far-Far pun menutup dengan pesan tegas kepada pemerintah provinsi terkait prioritas pembangunan.
“Bikin baik jalan dulu, baru atur yang lain,” pungkasnya.(LM01)
