Ambon ,LensoMerah.com- Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Aris S. Soulisa, menyebutkan bahwa pertemuan antara DPRD, perwakilan warga Kayu Tiga, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon terkait permasalahan tanah pengungsi Kayu Tiga belum sepenuhnya menghasilkan kejelasan final. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan yang digelar di DPRD Kota Ambon, Selasa (3/2/2026).
Menurut Soulisa, belum maksimalnya hasil pertemuan disebabkan oleh tidak hadirnya salah satu pihak terkait, yakni Yohanes, yang dinilai memiliki peran penting dalam persoalan tersebut.
“Hasil pertemuan hari ini Alhamdulillah, tapi memang belum cukup jelas karena salah satu pihak terkait belum hadir,” ujar Soulisa.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pihak BPN Kota Ambon telah memberikan penjelasan administratif terkait upaya pematokan tanah yang sebelumnya sempat dilakukan, namun mendapat penolakan dari warga. BPN, kata dia, telah menempuh pendekatan persuasif dan menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku.
Soulisa mengungkapkan, secara umum proses administrasi pertanahan di wilayah tersebut telah berjalan dengan baik. Sebagian besar lahan telah bersertifikat, khususnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada tahun 2016.
“Untuk RT 001 dan RT 002, pada tahun 2016 sudah diterbitkan sebanyak 136 sertifikat. Sementara yang belum bersertifikat tersisa sekitar 44 hingga 45 Kepala Keluarga (KK),” jelasnya.
Ia menambahkan, lahan seluas kurang lebih 5,7 hektare telah melalui tahapan proses administrasi, namun sertifikatnya belum seluruhnya diterbitkan. Hal inilah yang menjadi fokus utama penyelesaian ke depan.
Soulisa menegaskan bahwa DPRD berharap pihak-pihak yang memiliki sertifikat dan berkepentingan langsung, termasuk yang sebelumnya telah menghibahkan lahan untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah, dapat hadir dan memberikan klarifikasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
Selain itu, DPRD juga mendorong langkah lanjutan dari pihak terkait. Dalam waktu dekat, BPN direncanakan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang belum hadir karena saat ini berada di luar kota.
“Masyarakat berharap yang bersangkutan bisa hadir dalam rapat berikutnya. Jika belum juga hadir, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan audiensi lanjutan dengan pihak terkait lainnya,” kata Soulisa.
Ia menegaskan bahwa secara substansi, persoalan tanah pengungsi Kayu Tiga sebenarnya hampir seluruhnya telah terselesaikan. Kendala yang tersisa hanya menyangkut sebagian kecil sertifikat yang belum terbit.
“Sebagian besar sudah selesai. Tinggal sebagian kecil yang sertifikatnya belum terbit. Ini yang terus kami dorong agar segera dituntaskan,” pungkasnya.
Komisi I DPRD Kota Ambon memastikan akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi serta tercipta kepastian hukum atas kepemilikan tanah di kawasan Kayu Tiga.(LM01)
