Ambon,LensoMerah.com -Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Hadi Mairuhu, menilai pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Ambon saat ini belum mampu memberikan peningkatan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya usai wawancara di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (3/2/2026).
Mairuhu menjelaskan, hasil penetapan mitra pengelola parkir tetap berjalan sebagaimana keputusan sebelumnya, di mana CV Afif Mandiri kembali ditetapkan sebagai mitra pengelola parkir, sama seperti tahun sebelumnya.
“Artinya, hasil penetapan mitra perparkiran tetap berjalan dan dimenangkan oleh CV Afif Mandiri, yang juga menjadi pemenang pada tahun lalu,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa jika pola pengelolaan parkir tetap dilakukan dengan mekanisme yang sama hingga 2026 dan 2027, maka kontribusi sektor parkir tepi jalan terhadap PAD Kota Ambon tidak lagi bisa diandalkan.
“Kalau tahun 2026 dan 2027 masih menggunakan cara yang sama, maka peningkatan PAD dari Dinas Perhubungan, khususnya parkir tepi jalan, tidak bisa lagi kita harapkan,” tegas Mairuhu.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut optimalisasi pendapatan lokal, menyusul adanya pemotongan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh potensi pendapatan daerah perlu dimaksimalkan.
Mairuhu menilai, sektor perparkiran di bawah Dinas Perhubungan sudah berada pada titik stagnan dan tidak lagi menjadi “primadona” pendapatan daerah, kecuali dilakukan perubahan mendasar melalui penerapan sistem parkir digital.
“Perhubungan sudah stagnan. Kecuali kita mengubah sistem ke parkir digital, barulah PAD bisa ditingkatkan,” katanya.
Ia membandingkan dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang telah mengelola seluruh area parkir—baik on-street maupun off-street, termasuk milik swasta—di bawah kendali Dinas Perhubungan, sehingga mampu meningkatkan PAD secara signifikan, bahkan hingga tiga kali lipat.
Selain itu, Mairuhu mengungkapkan bahwa sejumlah pihak ketiga atau vendor telah menawarkan skema kerja sama kepada Pemerintah Kota Ambon, baik melalui sistem bagi hasil maupun penyewaan peralatan parkir digital, sebagaimana disampaikan saat Komisi III melakukan studi banding ke sejumlah daerah di Jawa Barat.
“Vendor-vendor sudah menawarkan berbagai skema. Bahkan ada yang bersedia menyediakan peralatan, sehingga daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar di awal,” ungkapnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026, kontribusi PAD dari sektor perhubungan—khususnya parkir tepi jalan—diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan signifikan.
“Target sekitar Rp4,2 miliar itu yang realistis kita harapkan dari Dinas Perhubungan. Untuk peningkatan PAD, kita masih bisa berharap dari sektor lain seperti PBB, air tanah, dan sumber pendapatan lainnya,” pungkas Mairuhu.
Komisi III DPRD Kota Ambon, lanjutnya, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perparkiran agar ke depan pengelolaan parkir dapat benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi keuangan daerah.(LM01)
