Ambon,LensoMerah.com- Ketua Fraksi PDI Perjuangan , Lucky Upulatu Nikijuluw, mempertanyakan belum digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DSA.
Upulatu yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Ambon meminta persoalan tersebut segera dituntaskan, terutama karena berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Upulatu saat ditemui di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (25/9/2026).
Menurut Upulatu, PT DSA memiliki sejarah kepemilikan saham yang melibatkan koperasi dan PDAM yang kini telah berubah menjadi Perumda Tirta Yapono.
“PT DSA ini punya sejarah. Pada saat itu diberikan saham satu persen kepada koperasi dan 99 persen milik PDAM yang sekarang berubah menjadi Perumda Tirta Yapono,” kata Upulatu.
Ia menjelaskan, pascameninggalnya direktur PT DSA, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) direktur tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurutnya, terdapat mekanisme yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pasca meninggalnya direktur itu, secara regulasi dan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengangkatan Plt tidak bisa sepihak. Ada mekanismenya,” ujarnya.
Upulatu mengatakan, Perumda Tirta Yapono sebagai pemegang saham mayoritas telah menyurati PT DSA sejak Juni-Juli 2026 untuk meminta dilaksanakannya RUPS. Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum ditindaklanjuti.
“Sebagai pemegang saham 99 persen, sejak bulan Juni-Juli sudah disurati untuk dilakukan RUPS. Namun itu tidak pernah digubris oleh DSA,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, persoalan tersebut kini telah sampai pada proses di Pengadilan Negeri Ambon.
Meski demikian, Upulatu mempertanyakan mengapa RUPS yang menurutnya merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan belum juga dilaksanakan.
“Pertanyaannya, kenapa secara regulasi dan aturan RUPS yang mesti dilakukan setiap tahun dan sesuai kepentingan kebutuhan pengembangan usaha itu tidak mau dilakukan? Pertanyaannya, ada apa dengan itu?” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan jika pemegang saham mayoritas justru tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam perusahaan.
“Apakah dalam menginvestasikan modal di salah satu perusahaan, pemegang saham terkecil kemudian mendominasi peran dan fungsi tanggung jawab? Itu tidak benar,” ujarnya.
Upulatu juga meminta kondisi keuangan PT DSA diaudit untuk mengetahui secara jelas kondisi perusahaan.
“Kalaupun proses itu sudah dilewati dalam tahapan sampai di Pengadilan Negeri, maka RUPS itu wajib dilakukan. Bahkan harus diaudit keuangannya, apakah DSA sementara dalam keadaan sehat, tidak sehat atau seperti apa,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena PT DSA berkaitan dengan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Upulatu menegaskan, Perumda Tirta Yapono merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Ambon dan pelayanan air bersih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih, khususnya pelanggan di kawasan Batu Merah, Karpan dan sebagian Kelurahan Waihoka.
“Banyak keluhan dan keluh kesah yang disampaikan oleh para pelanggan yang berada di daerah Batu Merah, Karpan dan sebagian Waihoka,” katanya.
Karena itu, Upulatu meminta persoalan PT DSA segera dituntaskan agar tidak berimbas terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ini sesegera mungkin dituntaskan untuk kepentingan pelayanan air bersih di kawasan konsesi tugas pelayanan DSA yang meliputi Batu Merah, Karpan sebagian dan Kelurahan Waihoka,” tandasnya.(LM01)
