Ambon, LensoMerah.com – Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost melalui uji publik yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kota Ambon, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta para pengelola rumah kost untuk menyerap berbagai masukan sebelum regulasi tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Rumah Kost, Tito Laturiuw, mengatakan seluruh saran dan kritik yang disampaikan peserta bersifat konstruktif dan akan menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda.
Menurutnya, berbagai masukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan rumah kost, tetapi juga menyentuh persoalan hukum, mekanisme perizinan, hingga usulan pembentukan asosiasi resmi yang menaungi para pengelola rumah kost di Kota Ambon.
“Usulan pembentukan asosiasi penyelenggara rumah kost kami sambut baik dan akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam salah satu pasal Ranperda,” ujar Tito.
Selain itu, forum uji publik juga membahas pentingnya klasifikasi rumah kost agar pengaturannya lebih jelas dan mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah.
Tito mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), rumah kost yang telah terdaftar baru sekitar 64 unit. Padahal, berdasarkan kondisi di lapangan, jumlah rumah kost yang beroperasi diperkirakan jauh lebih banyak.
“Kondisi ini menjadi perhatian kami karena masih banyak pengelola yang belum terdata sehingga belum seluruhnya dapat diundang dalam forum uji publik ini,” katanya.
Ia berharap seluruh masukan yang diterima dapat semakin menyempurnakan isi Ranperda sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha rumah kost.
Dalam kesempatan yang sama, DPMPTSP Kota Ambon menyampaikan bahwa pemerintah telah membuka layanan konsultasi atau klinik perizinan di Balai Kota Ambon. Layanan tersebut disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan izin maupun penggunaan sistem perizinan berbasis digital.
Pansus menegaskan, penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Rumah Kost bukan bertujuan mempersulit pelaku usaha. Sebaliknya, regulasi ini disiapkan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi, memperkuat pengawasan, serta mendukung iklim investasi dan usaha yang sehat di Kota Ambon.
Tito menambahkan, seluruh ketentuan dalam Ranperda akan dirancang agar tetap berpihak kepada pelaku usaha tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami ingin menghasilkan regulasi yang adil, memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan seluruh penyelenggaraan rumah kost berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.(LM01)
