Ambon,LensoMerah.com-Komisi III DPRD Kota Ambon menyoroti pembangunan Gedung BKKBN dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon yang hingga kini belum rampung.
Sorotan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon di Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (23/2).
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, kepada wartawan di Ambon, Selasa (24/2), mengatakan salah satu kendala penyelesaian pembangunan dua gedung milik Pemerintah Kota Ambon tersebut adalah belum dibayarkannya termin pertama kepada pihak ketiga, meskipun progres fisik pekerjaan telah mencapai lebih dari 50 persen.
“Berkaitan dengan beberapa aduan masyarakat dan juga pengawasan yang dilakukan komisi terhadap pembangunan Kantor BKKBN dan Kantor Dinas Pencatatan Sipil, realisasi fisik hari ini progresnya sudah di angka 50 persen, namun pihak ketiga belum menerima hak termin pertama 50 persen. Kita sampaikan ini harus diselesaikan kalau mau pekerjaan bisa rampung,” ungkap Far Far.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan Dinas PU, pembangunan Kantor Disdukcapil dilakukan secara multi years dengan total anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Namun sesuai addendum kontrak kerja, termin pertama telah melewati tahun anggaran sehingga berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa denda kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendati demikian, Far Far menegaskan bahwa penyelesaian gedung harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dalam hal ini pihak ketiga tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena addendum kontrak termin pertama sudah melewati kontrak. Yang paling penting Dinas PU terus melakukan pengawasan dan mendorong agar gedung itu harus segera direalisasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Ambon untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku agar proses pembangunan tidak terhambat.
“Kami ingatkan ke Pemkot agar menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka,” pungkas Far Far.(LM01)
