Ambon,LensoMerah.com-Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, mengungkapkan sejumlah poin penting hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, yang digelar di Ruang Komisi III Kantor DPRD Kota Ambon, Senin (23/2).
Menurut Far-Far, rapat tersebut merupakan agenda internal Komisi III untuk melakukan klarifikasi serta meminta tambahan informasi terkait sejumlah substansi penting, terutama menyangkut realisasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan progres penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Dalam rapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dan pengecekan bersama Inspektorat, nilai riil kewajiban atau piutang pihak ketiga saat ini berada di kisaran Rp50 miliar.
“Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan setelah dilakukan pengecekan dan pengawasan bersama Inspektorat,” jelas Far-Far.
Ia menegaskan, penyelesaian kewajiban tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak berdampak pada kelancaran pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti dua proyek pembangunan gedung yang dibiayai APBD dan menjadi perhatian masyarakat, yakni gedung BKKBN dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
Untuk proyek pembangunan Kantor Dukcapil, Far-Far menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara multiyears dengan anggaran tahap awal sebesar Rp1,4 miliar. Berdasarkan laporan realisasi fisik di lapangan, progres pembangunan telah mencapai di atas 50 persen.
Namun demikian, pihak ketiga disebut belum menerima pembayaran termin pertama, termasuk uang muka sebesar 50 persen.
“Nah ini harus diluruskan. Kita tidak bisa memaksa pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan jika pemerintah daerah belum menunaikan kewajiban pembayaran sesuai progres fisik di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa karena pekerjaan melewati tahun anggaran dan dilakukan adendum kontrak, pihak ketiga dikenakan sanksi berupa denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, dalam rapat disampaikan bahwa Dinas PUPR Kota Ambon akan terus melakukan pengawasan serta mendorong agar pembangunan gedung tersebut dapat direalisasikan sesuai target.
Hal lain yang dibahas adalah persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU). Hal ini merupakan tindak lanjut kunjungan dan audiensi Komisi III dengan pihak PLN UP3 Ambon sebelumnya.
Komisi III meminta dukungan Dinas PUPR untuk memfasilitasi penebangan pohon-pohon yang mengganggu aktivitas pemeliharaan kabel dan tiang listrik PLN di wilayah Kota Ambon.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar pemerintah kota menambah alokasi anggaran untuk pemeliharaan lampu PJU. Pasalnya, saat ini masih terdapat sejumlah titik, khususnya di luar pusat kota, yang lampu jalannya tidak berfungsi pada malam hari.
“Pemerintah daerah menerima kurang lebih Rp37 miliar dari pajak penerangan jalan umum. Maka harus sebanding dengan fasilitas yang disediakan kepada masyarakat,” pungkas Far-Far.
Komisi III menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan guna memastikan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Ambon berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(LM01)
