Ambon,LensoMerah.com- Komisi III DPRD Kota Ambon akan melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul setiap tiga bulan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan realisasi pajak dan retribusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
“Ke depan, hasil rapat hari ini akan kami tindak lanjuti secara berkala. Setiap awal tiga bulan, seluruh OPD pengumpul akan dipanggil untuk melaporkan progres realisasi pajak dan retribusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing dinas,” kata Far-Far, Selasa (19/5).
Selain evaluasi PAD, Komisi III turut menyoroti persoalan tumpang tindih kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon terkait pengelolaan dan pungutan sampah bisnis.
Menurut Far-Far, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan agar pengelolaan kewenangan dan target pendapatan daerah berjalan lebih terstruktur serta menghindari dualisme antarinstansi.
Untuk memperjelas persoalan itu, Komisi III berencana memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengklarifikasi dasar kewenangan pungutan sampah bisnis.
“Nantinya kami akan menggelar rapat bersama Bapenda agar persoalan ini bisa dikanalisasi dan diselesaikan. Harus dipastikan sebenarnya kewenangan penagihan sampah bisnis berada di instansi mana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila kewenangan pungutan berada di Bapenda, maka pengelolaan secara penuh harus diserahkan kepada instansi tersebut sehingga target penerimaan tidak lagi dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sebaliknya, jika berdasarkan aturan kewenangan pungutan berada di DLH, maka target pendapatan terkait sampah bisnis perlu dihapus dari Bapenda agar tata kelola pendapatan daerah menjadi lebih jelas, terukur, dan terstruktur.
“Yang terpenting adalah kepastian kewenangan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan maupun pencapaian target PAD,” tandasnya.(LM01)
