Ambon,LensoMerah.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan hanya berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian persoalan penetapan hak Mata Rumah Parentah Negeri Soya, sesuai amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kota Ambon(Sekot), Robby Sapulette, kepada Wartawan,usai pertemuan bersama Kepala Mata Rumah Parentah, calon raja, Penjabat Pemerintah Negeri Soya, Camat Sirimau serta pimpinan dan anggota Saniri Negeri, di Balai Kota Ambon, Selasa (19/5).
Menurut Sapulette, Pemkot sedang menindaklanjuti amar putusan PTUN, khususnya poin keempat yang mengamanatkan pemerintah kota memfasilitasi anak-anak Mata Rumah Parentah.
“Sesungguhnya pemerintah kota sudah menjalankan proses fasilitasi itu melalui berbagai rapat yang selama ini dilakukan. Tahap berikutnya, Pemkot akan turun langsung sampai ke tingkat mata rumah,” katanya.
Pemkot, lanjut dia, memberikan waktu dua minggu ke depan untuk memfasilitasi anak-anak Mata Rumah Parentah yang memiliki hak parentah agar mencapai kesepakatan internal.
Namun, apabila dalam proses fasilitasi tersebut tidak ditemukan titik temu, maka Pemkot akan mengambil langkah berdasarkan amar putusan PTUN serta putusan Pengadilan Negeri Ambon.
“Kalau dalam proses fasilitasi ini tidak ada kata sepakat di internal mata rumah, maka tentu kami mengacu pada amar putusan PTUN. Pemerintah kota tidak melakukan intervensi, kami hanya memfasilitasi. Kalau seluruh tahapan itu sudah dilakukan, berarti amar putusan PTUN telah dilaksanakan Pemkot,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah membutuhkan kepala pemerintahan definitif sehingga persoalan tersebut harus segera memperoleh kepastian.
Karena itu, hasil rapat memutuskan agar seluruh anak-anak Mata Rumah Parentah berkumpul untuk bermusyawarah menentukan pihak yang memiliki hak parentah.
Pemkot, kata Sapulette, akan menyurati Saniri Negeri sebagai lembaga adat agar berkoordinasi dengan kepala Mata Rumah Parentah Negeri Soya guna mengumpulkan seluruh anak-anak mata rumah.
“Nanti mereka duduk bersama dengan pemerintah kota. Kami beri waktu dua minggu supaya ada kesepakatan dalam internal Mata Rumah Parentah,” jelasnya.
Ia kembali menekankan bahwa pemerintah kota tidak akan mencampuri substansi penentuan hak adat tersebut.
“Pemkot hanya sebatas memfasilitasi, bukan mengintervensi. Keputusan tetap berada pada Mata Rumah Parentah. Siapa yang memiliki hak, nanti mereka sendiri yang menyampaikan,” tegas Sapulette.(LM01)
