Ambon,LensoMerah.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan paling lambat pada Juni 2026. Untuk kebutuhan tersebut, Pemkot menyiapkan anggaran sekitar Rp27 miliar hingga Rp33 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno, mengatakan pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
Menurutnya, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon PNS di lingkup Pemkot Ambon berhak menerima gaji ke-13. Besaran pembayaran dihitung berdasarkan gaji bulan berjalan dengan penyesuaian masa kerja masing-masing pegawai.
“Untuk PNS dan calon PNS disesuaikan dengan lamanya bekerja. Perhitungannya sama seperti gaji ke-14, menggunakan dasar gaji bulan ini,” kata Jopie kepada media .id di Balai Kota Ambon, Selasa (19/5)
Ia menjelaskan, kebijakan pemberian gaji ke-13 tidak hanya sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap ASN, tetapi juga untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Menurut Jopie, gaji ke-13 umumnya dimanfaatkan ASN untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
“Biasanya gaji ke-13 digunakan untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Pemerintah juga ingin menjaga stabilitas harga dan membantu para guru serta ASN menghadapi tahun ajaran baru,” ujarnya.
Selain soal gaji ke-13, Jopie turut membeberkan perkembangan rencana pinjaman Pemerintah Kota Ambon kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku. Saat ini, proses pengajuan pinjaman telah memasuki tahap pembahasan draft perjanjian.
“Hari ini teman-teman dari BPD sudah menyerahkan draft untuk kami pelajari karena ada beberapa persyaratan yang harus diikuti,” katanya.
Draft tersebut sedang dibahas bersama jajaran pemerintah kota, termasuk para asisten dan bagian hukum. Setelah melalui proses telaah, koreksi, serta pemberian catatan, dokumen akan dikembalikan kepada pihak bank untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Pemkot Ambon berharap seluruh tahapan administrasi dapat berjalan lancar sehingga proses pembayaran hak ASN maupun agenda pembiayaan daerah dapat terealisasi sesuai rencana.(LM01)
