AMBON, LensoMerah.com – Komisi III DPRD Kota Ambon menjadwalkan rapat bersama seluruh OPD mitra pengampu pada pekan ini guna membahas berbagai persoalan pengelolaan parkir yang menjadi sorotan masyarakat.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi III DPRD Kota Ambon yang digelar, Senin (18/5/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far, mengatakan rapat tersebut digelar menyusul sejumlah aduan masyarakat serta laporan yang beredar di media sosial terkait pengelolaan perparkiran di Kota Ambon.
“Hasil rapat internal tadi, Komisi III memutuskan beberapa agenda. Salah satunya, minggu ini kami akan menggelar rapat bersama seluruh OPD mitra pengampu berdasarkan sejumlah aduan masyarakat maupun laporan di media sosial,” ujar Harry kepada LensoMerah.com.
Menurutnya, rapat tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat terkait tata kelola parkir yang selama ini menuai keluhan.
Harry menjelaskan, terdapat sejumlah aduan mengenai dugaan penyalahgunaan pengelolaan parkir di beberapa wilayah. Untuk itu, Komisi III telah mengagendakan permintaan kepada dinas terkait agar membawa dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna dibahas dalam rapat evaluasi.
“Nanti kami minta dinas membawa PKS untuk ditindaklanjuti dalam rapat bersama, sehingga apabila terdapat klausul pelaksanaan oleh pihak ketiga, hal itu bisa dievaluasi, khususnya terkait pelaksanaan parkir di ruas jalan yang bukan merupakan zonasi kendaraan roda dua,” jelasnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar retribusi parkir berhak memperoleh pelayanan yang tertib dan teratur.
“Masyarakat sudah melakukan kewajibannya membayar retribusi. Maka tugas pihak ketiga bukan hanya menerima pembayaran, tetapi tugas utamanya adalah menata sistem perparkiran agar ada keteraturan. Itu merupakan tugas utama mitra pihak ketiga Pemerintah Kota dalam menangani perparkiran,” tegas Harry.
Lebih lanjut, ia menyatakan Komisi III tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah evaluasi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap klausul kerja sama yang telah disepakati.
“Kalau memang ada beberapa klausul yang dilanggar, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan kami” tandasnya.(LM01)
