Ambon, LensoMerah.com – Komisi I DPRD Kota Ambon mendorong percepatan penetapan raja definitif di sembilan negeri yang hingga kini masih mengalami kekosongan kepemimpinan adat. Konflik internal terkait klaim mata rumah parentah disebut menjadi kendala utama yang menghambat proses tersebut.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kota Ambon bersama perwakilan sejumlah negeri yang belum memiliki raja definitif, di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (9/6).
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Aris Soulisa, mengatakan setiap negeri memiliki persoalan yang berbeda-beda. Mulai dari sengketa yang telah berproses hingga tingkat Mahkamah Agung, persoalan administrasi, hingga konflik internal terkait penentuan mata rumah parentah yang berhak mengusulkan calon raja.
“Ada persoalan yang sudah bergulir di ranah hukum hingga memiliki putusan Mahkamah Agung, tetapi belum bisa dieksekusi karena adanya pertimbangan hukum adat dan penolakan dari masyarakat,” kata Soulisa usai memimpin rapat.
Dalam RDP tersebut, Komisi I mendengarkan langsung penjelasan dari perwakilan Negeri Seilale, Tawiri, Hative Besar, Amahusu, Passo, Rumah Tiga, Soya, Leahari, dan sejumlah negeri lainnya yang masih menghadapi kendala dalam proses penetapan raja definitif.
Menurut Soulisa, beberapa negeri telah menunjukkan perkembangan positif dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Negeri Hative Besar, misalnya, disebut telah siap secara administratif untuk menetapkan raja definitif. Sementara Negeri Soya telah menyelesaikan proses musyawarah dan hanya tinggal melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
Sedangkan di Negeri Seilale, proses penetapan raja masih terkendala persoalan usia calon raja yang diusulkan sehingga membutuhkan penyelesaian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun secara umum, lanjut Soulisa, mayoritas persoalan yang ditemukan bermuara pada munculnya lebih dari satu klaim mata rumah parentah yang merasa memiliki hak untuk mengusulkan raja.
“Sebagian besar persoalannya adalah adanya lebih dari satu klaim mata rumah parentah. Ini yang kemudian memicu perbedaan pendapat dan menghambat proses penetapan raja definitif,” ujarnya.
Karena itu, Komisi I meminta seluruh Saniri Negeri untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di internal negeri masing-masing.
“Melalui pertemuan ini kami menekankan kepada Saniri Negeri agar penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan. Dari penjelasan yang kami dengar, sebagian besar persoalannya memang berada di internal masing-masing negeri,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kota Ambon berharap seluruh pihak dapat menemukan titik temu dan menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada sehingga proses penetapan raja definitif di sembilan negeri tersebut dapat segera terealisasi.
Percepatan penetapan raja definitif dinilai penting untuk menjamin stabilitas pemerintahan adat, memperkuat kelembagaan negeri, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.(LM01)
