Ambon, LensoMerah.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak ketiga agar segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam waktu paling lambat 60 hari.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin kepada wartawan usai mengikuti Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM oleh BPJPH Provinsi Maluku di Balai Kota Ambon, Selasa (9/6), menyusul diterimanya hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Bodewin menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan jajaran Pemerintah Kota Ambon atas kerja keras yang telah dilakukan sehingga berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Maluku.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Ambon karena melalui kerja keras bersama, kita berhasil memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi penting mengingat sebelumnya Pemerintah Kota Ambon pernah menerima tiga kali opini Disclaimer dan satu kali opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Karena itu, ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak terlena dengan keberhasilan tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Tiga tahun Disclaimer dan satu tahun WDP harus menjadi pelajaran bagi kita. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan WTP ini dan memastikan tidak turun lagi menjadi WDP apalagi Disclaimer,” tegasnya.
Untuk menjaga opini WTP, seluruh OPD diminta terus melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data keuangan secara berkala bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski berhasil meraih opini WTP, BPK masih menemukan sejumlah catatan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon. Salah satunya berkaitan dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang masih memerlukan penyelesaian.
“Kita diberikan waktu 60 hari. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti pertanggungjawaban yang sah, maka harus segera menyetor kembali sesuai rekomendasi BPK. Saya minta sebelum 60 hari seluruh temuan sudah diselesaikan,” kata Bodewin.
Ia juga menginstruksikan Inspektorat Kota Ambon untuk segera menyusun surat teguran dan perintah pengembalian kepada seluruh pihak yang tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK.
“Nanti akan disurati satu per satu. Saya minta Inspektorat segera siapkan suratnya untuk saya tandatangani. Semua yang memiliki temuan wajib menyelesaikannya sebelum batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.
Peringatan keras turut ditujukan kepada pihak ketiga atau kontraktor yang belum menindaklanjuti kewajiban pengembalian sesuai rekomendasi BPK. Menurut Bodewin, perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa pencantuman dalam daftar hitam Pemerintah Kota Ambon.
“Kalau ada perusahaan atau pihak ketiga yang tidak menindaklanjuti temuan dan tidak menyetor sebelum 60 hari, maka akan kami blacklist. Mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi di Pemerintah Kota Ambon,” tandasnya.
Langkah tersebut, lanjut Bodewin, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Selain menyoroti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Bodewin juga memastikan Pemerintah Kota Ambon segera membayarkan sejumlah hak keuangan ASN. Ia meminta seluruh bendahara OPD segera mengajukan permintaan pembayaran Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih tertunda selama dua bulan.
“Kita akan membayar Gaji ke-13. Karena itu seluruh OPD harus segera memasukkan permintaan pembayaran, termasuk TPP dua bulan yang belum dibayarkan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon juga akan mulai memproses pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah negeri dan desa secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga juga akan diupayakan untuk segera diselesaikan.
Mengakhiri arahannya, Bodewin mengajak seluruh ASN menjadikan capaian opini WTP sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap apa yang kita capai hari ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih cerdas, dan lebih bertanggung jawab. Tujuan kita satu, yaitu melayani masyarakat dan membangun Kota Ambon menjadi lebih maju,” pungkasnya.(LM01)
